YOGYAKARTA – Dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan 1442 H, Bupati Tanah Laut HM Sukamta bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tanah Laut menggelar rapat koordinasi.
Rapat Koordinasi tersebut dilakukan pada Selasa (6/4) pagi di Meeting Room Hotel New Saphir Yogyakarta. Dalam rapat tersebut Sukamta mengatakan ada beberapa kebijakan baru dalam pelaksanaan ibadah guna mengantisipasi penyebaran Covid-19.
“Mengacu pada surat edaran Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) Nomor 3 Tahun 2021, maka ada kebijakan yang akan kita adopsi salah satunya membatasi kapasitas orang di tempat ibadah maksimal hanya 50 persen dari kapasitas seharusnya,” ujar orang nomor satu di Tanah Laut.
Sukamta mengatakan untuk pasar wadai kembali tidak digelar seperti tahun sebelumnya, namun Dia berpesan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut H. Syahrian Nurdin agar segera berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait guna mendukung para pedagang takjil baik yang offline maupun online.
Sektor ketersediaan bahan pangan turut menjadi perhatian orang nomor satu di Tanah Laut, pasalnya kelangkaan bukan hanya soal stok namun juga berkaitan erat dengan distribusi barang. Mengingat beberapa ruas jalan dan jembatan yang rusak dan putus pasca bencana banjir beberapa bulan yang lalu, dirinya memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut agar memastikan dan mengawal pendistribusian bahan pangan guna meminimalisir kelangkaan dan kenaikan harga di bulan Ramadan dan Idulfitri.
Tak hanya persiapan menghadapi bulan Ramadan, pada rapat yang juga dihadiri beberapa Pejabat Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tersebut juga membahas terkait pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg, Sukamta ingin pendistribusian LPG tiga kilogram bukan hanya tepat sasaran namun pangkalan juga harus memahami kebijakan pendistribusiannya.
“Pangkalan tidak akan mati, untuk harga 19 ribu rupiah mereka tetap mendapatkan keuntungan namun cash flownya melambat, perlu kami sampaikan dari 347 pangkalan masih ada 112 pangkalan yang perizinannya belum jelas,” tegasnya.
Lebih lanjut Ia mengingatkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Tanah Laut Agus Sektyaji agar segera memproses anggaran untuk perbaikan jalan dari Atilam hingga Balirejo yang saat ini difungsikan sebagai jalan alternatif. (Prokopim/mr-156/ram/ema)
