BANJARMASIN - Penjabat (Pj) Wali Kota Banjarmasin sudah dilantik sejak 2 April lalu. Artinya, lima jabatan kepala dinas yang lowong sudah bisa dilantik.
Namun, sampai sekarang, para pemenang lelang jabatan tak kunjung dilantik. Ketika dikonfirmasi, ternyata Pj Sekdako Banjarmasin, Mukhyar masih menunggu izin dari Menteri Dalam Negeri.
"Pemko sudah mengusulkan. Tapi kami belum mengetahui, kapan bisa dilantik. Kita lihat saja nantinya," ujarnya di Balai Kota, kemarin (7/4).
Sesuai aturan, walaupun seleksi terbuka rampung, pelantikan tak diperkenankan. Karena wali kota sebelumnya kembali mengikuti Pilkada. Batasnya, enam bulan sebelum dan sesudah pemilu.
"Meski lelangnya sudah di tahun 2020 kemarin, tapi berhubung izinnya belum turun, ya belum boleh," tegasnya.
Tanpa pelantikan, kelima SKPD itu diisi para Plt. Persoalannya, ruang geraknya jelas terbatas. Tak bisa disamakan dengan pejabat definitif.
Dalam pandangan Mukhyar, idealnya, seusai lelang jabatan maka langsung digelar pelantikan.
Diceritakannya, pemko sampai-sampai harus berkali-kali menyurati Kemendagri. Tapi tak kunjung dijawab. "Jadi, pejabat yang menang lelang itu, bersabar saja dahulu," pintanya.
Serupa dengan jabatan sekretaris daerah, orang nomor tiga di Balai Kota setelah wali kota dan wakil wali kota.
Mukhyar ingin membuka proses lelangnya, lagi-lagi terbentur aturan yang sama. "Minimal, dibolehkan untuk membuka lelangnya dulu," harapnya.
Kelima pemenang lelang jabatan itu adalah Ichrom M Tezar untuk jabatan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Ahmad Muzaiyin untuk jabatan Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar; Windiasti Kartika untuk Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik; Isa Anshari untuk Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Naker; dan Muhammad Makhmud untuk jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan. (war/fud/ema)
