BANJARBARU - Akhir-akhir ini, isu akurasi hasil pemeriksaan swab PCR di laboratorium yang ditunjuk pemerintah jadi pertanyaan sejumlah pihak. Teranyar, sejumlah anggota DPRD Banjarbaru sangsi atas hasil swab PCR mereka di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Banjarbaru.
Memang sebelum menyeruak soal kabar dari kalangan legislatif ini, saat perhelatan MTQ Nasional XXXIII tingkat Provinsi Kalsel di Tanah Bumbu juga muncul isu ini. Saat itu beredar kabar bahwa hasil swab Kafilah asal Tabalong terjadi perbedaan antara di BBTKLPP dengan rumah sakit swasta. Yang mana di BBTKLPP menyatakan positif sedangkan di RS swasta sebaliknya.
Tes swab PCR sendiri memang jadi penentu seseorang dinyatakan tertular Covid-19 atau tidak. Selama ini, ada sejumlah fasilitas kesehatan yang ditunjuk pemerintah melakukan pemeriksaan ini, salah satunya adalah BBTKLPP yang melayani spesimen dari Banjarbaru, Tabalong, Hulu Sungai Utara dan Balangan.
Dari informasi terhimpun, lima anggota DPRD Banjarbaru dinyatakan positif usai hasil swab di BTTKLPP rilis. Namun, berselang beberapa hari kelima anggota dewan ini kembali melakukan tes swab di beberapa klinik swasta dan hasilnya negatif.
Emi Lasari termasuk dari lima anggota DPRD Banjarbaru yang mengklaim dinyatakan positif dari hasil pemeriksaan di BBTKLPP. Namun ia bersama rekan dewan lainnya memutuskan melakukan perbandingan dengan tes ke laboratorium lain, dalam hal ini klinik swasta.
"Hasil pertama saya di BBTKLPP menyatakan positif, setelah itu saya coba membandingkan di tempat lain, nah ternyata hasilnya negatif. Saya bingung, kenapa bisa terjadi hal demikian, ini harus jadi perhatian karena berimplikasi pada banyak hal jika dibiarkan," katanya kepada Radar Banjarmasin saat dihubungi.
Baginya, penting untuk kembali menekankan prosedur acuan dalam penentuan hasil ini. Mengingat, selama ini hanya rujukan tes swab PCR katanya dipercayakan salah satunya kepada BBTKLPP Banjarbaru.
"Saya kira ini bisa saja juga terjadi dengan yang lainnya, hasil di BBTKLPP positif tapi ketika di tempat lain ada kemungkinan berbeda. Nah, kita perlu kejelasan terkait ini, termasuk acuan mana yang dipakai, apakah yang hanya ditunjuk resmi pemerintah saja atau bisa juga di lab lainnya," ujarnya.
Memang kejadian ini akunya membuat ia bingung. Karena bagi Emi, apabila hanya BBTKLPP Banjarbaru yang direkomedasikan oleh pemerintah, kenapa ada klinik, RS atau laboratorium swasta lain yang juga diizinkan melakukan tes PCR.
"Ini harus dipertegas, jangan sampai membuat kebingungan. Lalu, kita juga perlu sekali dilakukan kalibrasi dan uji kevalidan hasil dari Swab PCR di BBTKLP Banjarbaru, baik alat ataupun SDM yang melakukan pemeriksaan dan pengujian," pandangnya.
Terakhir, ia merasakan bahwa ada dua hasil yang berbeda ini cukup merugikan masyarakat. Yang jelas baginya ada kerugian, waktu, materi dan segala hal lainnya.
"Belum lagi secara sisi psikologis karena dibuat bingung, kita ini positif atau negatif. Karena kan virus ini menular, nah tentu kita harus menjaga lingkungan keluarga kita," pungkas Legislator PAN ini.
Salah satu legislator yang mengalami hal serupa adalah Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru, Takyin Baskoro. Diklaimnya, jika ia turut mengalami perbedaan hasil swab PCR sama seperti Emi Lasari.
Menyikapi hal ini, Baskoro meminta agar ada evaluasi dan supervisi untuk jasa layanan pemeriksaan swab PCR di semua fasilitas yang ada. Karena katanya kesalahan atau kelalaian bisa saja terjadi dan akhirnya menyebabkan keresahan di masyarakat.
