BANJARMASIN - Workshop Anti Politik Uang dihelat di Hotel Aston Banua, Sabtu (10/4). Acara ini diselenggarakan Intergrity Law Firm dan dibuka Prof H Denny Indrayana SH, LL.M, Ph.D.
Workshop dilaksanakan selama dua dan diisi pemateri dari pegiat demokrasi serta antikorupsi. Seperti ICW, Perludem dan mantan juru bicara KPK.
Haji Denny tampil menyampaikan materi bertema "PSU Pilkada Kalsel yang Bermartabat Tanpa Politik Uang."
Ia menjelasakan tentang praktik-praktik politik uang yang marak terjadi belakangan ini. Seperti pembagian bakul dan penempelan stiker di rumah-rumah warga yang diduga akan diberikan sejumlah uang.
Haji Denny berharap, dengan diadakannya workshop anti politik uang, peserta yang hadir dapat memiliki wawasan tentang bahaya dan upaya mencegah praktik-praktik curang dalam berpolitik.
"Harapannya dengan pelatihan yang bekerja sama dengan teman-teman di KPK, ICW, dan Perludem, makin bisa kita membongkar praktik-praktik politik uang," ucapnya.
Di tempat yang sama, Fadli Ramadhanil SH, MH, pegiat demokrasi dari Perludem (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi) menyampaikan kepada peserta, butuh kerangka hukum yang kuat untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran dan praktik-praktik yang berpotensi menjadi sebuah kecurangan untuk menjaga integritas pilkada.
Menurutnya, perlu ada batasan-batasan perilaku dan tindakan dalam proses pilkada. Sehingga pesta politik bukan hanya tentang kontestasi dan perebuatan suara saja. Tetapi proses demokrasi yang betul-betul dijalankan secara sehat dan demokratis.
Baginya, mengidentifikasi praktik politik uang itu sederhana. Ketika ada janji atau iming-iming berupa barang atau lainnya yang diberikan agar penerima memilih salah satu paslon, maka itu adalah praktik politik uang.
"Kualifikasi politik uang itu sederhana. Ketika ada janji dan ada pemberian yang diselimuti ajakan untuk memilih pasangan tertentu," tuturnya.
Workshop ini dihadiri peserta dari berbagai kecamatan yang ada di Kalsel. Mereka antusias mengikuti kegiatan.
Rendra, peserta dari Kecamatan Banjarmasin Selatan menilai sudah saatnya kampanye tolak politik uang digaungkan di tengah-tengah masyarakat.
"Saya sepakat dan setuju dengan gerakan anti politik uang. Saya juga berharap, masyarakat dapat mengimplementasikan ajakan tolak praktik haram itu. Untuk dirinya dan orang-orang di lingkungan sekitar," tegasnya. (*)