BANJARBARU - PLN bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bersinergi dalam rangka mengamankan aset perseroan. Kerjasama terus dilakukan guna mempercepat proses pengamanan aset di wilayah kerja PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah (UIP Kalbagteng).
Berkat sinergitas yang baik tersebut, sampai dengan tanggal 12 April 2021 PLN telah menerima 497 sertifikat dari BPN Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Sertifikat tersebut terdiri dari sertifikat aset tanah tapak tower, gardu induk dan pembangkit.
Salah satu nya sertifikat diserahkan secara simbolis oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Povinsi Kalimantan Selatan, Alen Saputra kepada General Manager PLN UIP Kalbagteng, Hariyadi Krismiyanto. Sertifikat yang diserahkan pada acara malam ramah tamah peningkatan sinergi antara BPN dan PLN serta penyerahan sertifikat dipenghujung tahun 2020 merupakan sertifikat aset persil tanah tapak tower, Gardu Induk dan Pembangkit yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan.
Sebanyak 497 sertifikat yang terbit diperoleh dari 16 Kantor BPN yang tersebar di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Saat ini PLN UIP Kalbagteng memiliki total aset sebanyak 4.146 persil dimana yang telah bersertifikat adalah sebanyak 1.877 persil dan sebanyak 2.269 persil belum tersertifikat.
Hariyadi Krismiyanto menyampaikan bahwa sinergi yang terjalin ini sebagai bentuk komitmen PLN dalam mengamankan serta mendayagunakan aset milik negara yang dipercayakan kepada PLN.
“Melalui sinergitas ini, kami mengharapkan seluruh aset di wilayah kerja PLN UIP Kalbagteng dapat tersertifikasi semua. Kami optimis untuk mentargetkan 1.200 sertifikat terbit pada akhir tahun 2021, sehingga estimasi jumlah aset tersertifikasi berjumlah 3.028 sertifikat atau sebesar 73% dari total aset di akhir tahun,” ungkap Hariyadi Krismiyanto.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Alen Saputra menyampaikan BPN siap membantu PLN mewujudkan sertifikat aset PLN.
“Dalam rangka mengamankan aset PLN, jajaran BPN Kanwil Provinsi Kalimantan Selatan siap membantu semaksimal mungkin dalam mewujudkan sertifikat aset PLN,” terangnya.
Kepala KPK Kordinator Wialyah Kalimantan Selatan, Untung Wicaksono mengatakan pentingnya percepatan sertifikasi aset PLN.
“Dalam mengamankan aset PLN dan untuk menghindari tindak pidana korupsi serta percepatan sertifikasi KPK siap untuk mengawal proses sertifikasi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan”, lanjut Untung Wicaksono.
Dukungan yang diperkuat KPK membuat semangat PLN meningkat dalam upaya percepatan sertifikat aset PLN. Hariyadi Krismiyanto menyampaikan terima kasih kepada jajaran BPN dan KPK yang telah mendukung secara penuh membantu proses percepatan sertifikasi di wilayah kerja PLN UIP Kalbagteng.
“Upaya sertifikasi ini tidak lain diperuntukan demi masa depan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh masyarakat khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah,” lanjutnya. (mat)
