BANJARBARU - Kasus perbedaan hasil tes swab PCR yang dialami lima anggota DPRD Banjarbaru terus bergulir. Teranyar, para legislator ini membawanya ke Ombudsman Kalsel pada Selasa (13/4) sore lalu.
Dalam pengaduan, ada empat anggota DPRD Banjarbaru yang datang. Mereka adalah Emi Lasari (PAN), Nurkhalis Anshari (PKS), Takyin Baskoro (Partai NasDem) dan Neni Hendriyawaty (Partai Gerindra). Keempatnya sama-sama tergabung di Komisi 3 DPRD Banjarbaru.
Keempatnya mengadu soal hasil tes swab PCR yang membingungkan yang menimpa mereka beberapa waktu lalu. Yang mana perbedaan terjadi antara hasil di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Banjarbaru dan laboratorium swasta di wilayah Banjarmasin.
Dalam agenda tersebut, Emi yang mewakili rekan-rekannya mengklaim bahwa secara personal persoalan perbedaan kasus hasil swab mereka sudah tuntas. Niat mereka datang akunya lantaran menyangkut pelayanan publik atau masyarakat di sektor kesehatan.
Diutarakannya, adanya fenomena perbedaan hasil ini dapat memicu keresahan hingga ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil swab PCR yang dilakukan. Makanya pihaknya katanya agar hal ini bisa dijadikan atensi serius oleh pemerintah.
"Kita meminta agar ada dilakukan uji petik, yakni dengan diambil beberapa sampel dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Alat-alat tes PCR yang ada kita dorong juga dilakukan kalibrasi agar tingkat akurasinya bisa dipertanggungjawabkan," kata Emi.
Ombudsman dalam hal ini di Kalsel tegas Emi merupakan lembaga independen yang bisa mengawasi terkait pelaksanaan pelayanan publik. Makanya pihaknya memutuskan melaporkan kasus ini "Tentu kasus-kasus yang seperti ini harus ada kepastian dan tidak bisa sembarangan. Ini menyangkut soal pelayanan kesehatan dan tentu juga berkaitan dengan keamanan masyarakat kita," tegasnya.
Dalam laporan, ia juga mengumbar bahwa acuan hasil swab PCR yang dipakai oleh pemerintah turut membingungkan. Musabab, katanya klinik atau laboratorium swasta juga tetap diberikan izin operasional untuk melakukan pemeriksaan PCR.
"Yang dipakai oleh pemerintah adalah hasil dari BTKLPP. Kalau memang hasil laboratorium laboratorium swasta tak bisa dipakai, nah untuk apa diberikan izin melakukan pengujian sampel," tanyanya.
Ditambahkan oleh Anggota DPRD Banjarbaru, Takyin Baskoro, pelaporan ke Ombudsman Kalsel ini dimintanya agar ada solusi yang konstruktif atas kasus ini.
Ia berharap agar pihak terkait bisa melakukan kegiatan supervisi dan audit menyeluruh terhadap semua peralatan untuk pemeriksaan PCR yang ada di Kalsel.
"Kita tidak ingin ada muncul keresahan dan kebingungan soal perbedaan hasil ini, makanya kami melaporkannya karena menyangkut pelayanan publik. Jadi, kami berharap ada dilakukan tindaklanjut soal kasus ini," katanya.
Adapun, Ketua Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman menanggapi bahwa laporan terkait perbedaan hasip swab PCR ini merupakan yang pertama diterima pihaknya.
