BANJARMASIN - Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalsel membuka data serapan anggaran triwulan I 2021 dari pemerintah pusat untuk Kalsel kemarin. Dari 13 kabupaten dan kota serta provinsi, hanya dua daerah yang baru merealisasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan fisik.
Dari pagu DAK fisik yang digelontorkan Rp1,5 triliun lebih di triwulan pertama hanya Rp11,9 miliar yang terealisasi atau 0,79 persen. Realisasi tersebut baru berasal dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp8,7 miliar dari pagu Rp106 miliar dan Pemerintah Kota Banjarbaru sebesar Rp3,2 miliar dari total pagu sebesar Rp60,5 miliar.
Daerah lain, berdasarkan data dari Ditjen Perbendaharaan Kalsel masih nol realisasi. Contohnya Pemprov Kalsel yang tahun ini mendapat jatah dana DAK fisik paling besar, yakni sebesar Rp289,3 miliar.
Diakui Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel Sulaimansyah, penyaluran DAK fisik sampai dengan triwulan I tahun ini mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Sulaiman menerangkan, faktor perlambatan ini lantaran proses pengadaan barang dan jasa oleh Pemda terbentur lambannya petunjuk teknis yang diterima dari pemerintah pusat. “Baru dua daerah yang tercatat merealisasikan. Itupun angkanya masih kecil. Maklum baru awal tahun,” ujarnya saat jumpa pers realisasi pelaksanaan APBN triwulan I tahun 2021 di aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel, kemarin.
Masih lambannya realisasi DAK fisik membuat stimulan swakelola untuk penerjaan padat karya terhambat. “Juknis kegiatan seperti ini salah satu faktor realisasi masih rendah,” tukasnya.
Terpisah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Nurul Fajar Desira mengatakan, kegiatan DAK fisik di pemprov bukan sengaja diperlambat. Realisasinya belum terlaksana lantaran lambatnya juknis baru dari pemerintah pusat. “Karena perubahan juknis swakelola saja. Tapi saat ini sudah banyak yang dilelang,” terangnya kemarin.
Dari data Bappeda Kalsel, pagu DAK fisik dari APBN paling besar ada di bidang pendidikan. Nilainya mencapai Rp89 miliar lebih. Dengan rincian Rp41,2 miliar di bidang SMA, Rp44,4 miliar di bidang SMK dan Rp3,3 miliar di bidang SLB atau pendidikan khusus. “Memang kendalanya sempat menunggu juknis,” imbuhnya.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, M Yusuf Effendi. Menurutnya, petunjuk teknis penggunaan DAK fisik berbeda dari sebelumnya. Pekerjaan tak bisa langsung dilelangkan oleh sekolah. Juknis sekarang adalah melalui swakelola. “Kalau dulu tinggal diserahkan ke sekolah. Sekarang tak bisa begitu. Kami juga tak ingin ada kekeliruan dan tak ingin gegabah,” ujarnya.
Sementara, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalsel, Yasin Toyib mengugkapkan, realisasi dua pekerjaan fisik pihaknya yang menggunakan DAK sedianya sudah dilelangkan dan dibayarkan uang muka. Terkait soal data di Ditjen Perbendaharaan belum tercatat terealisasi, dia meyakini hanya soal administrasi saja. “Saya rasa hanya di proses administrasi saja. Dua pekerjaan kami sudah dilelangkan dan sudah dilaksanakan,” sebutnya.
Terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah, Agus Dyan Nur mengatakan, juknis penggunaan DAK fisik terbaru memang membuat pekerjaan terhambat. “Kalau tak sesuai juknis, takutnya tak dibayar oleh pemerintah pusat. Kami hati-hati juga agar sesuai yang diarahkan,” ucapnya singkat. (mof/ran/ema)
