Tahun ini dana desa yang disalurkan pemerintah pusat ke Kalsel, nilainya mencapai Rp1,52 triliun. Dari pagu itu sampai triwulan I 2021, baru tersalur sebesar Rp325,20 miliar, atau hanya 21,31 persen. Masih ada beberapa kabupaten dan kota yang rendah realisasi penyalurannya.
---
Dari data Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel, Kabupaten HST paling rendah. Dari pagu Rp129,3 miliar, baru tersalur sebesar Rp7,7 miliar, disusul Tanah Laut yang baru tersalur sebesar Rp14,9 miliar dari pagu Rp110 miliar lebih. Berbeda dengan HSU, daerah ini sudah menyalurkan dana desa sebesar Rp57 miliar lebih dari pagu Rp172 miliar lebih.
Dijelaskan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel, Sulaimansyah, dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi khususnya di akar rumput terutama dalam mendukung PPKM Mikro, sejak tahun lalu, pemerintah telah memanfaatkan penggunaan dana desa untuk membantu masyarakat desa terdampak Covid-19 melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Sementara di tahun 2021 ini, pemerintah melanjutkan penggunaan dana desa tersebut untuk BLT dengan mempertajam penggunaannya untuk penanganan Covid-19 sebesar 8 persen dari alokasi Dana desa.
“Di triwulan I 2021 ini, telah direalisasi dana desa sebesar Rp325 miliar lebih. Dari realisasi tersebut, telah digunakan untuk BLT sebesar Rp 44,95 miliar yang disalurkan kepada 149.829 Keluarga Penerima Manfaat (PKM)/bulan,” terang Sulaiman.
Masih adanya beberapa daerah yang masih rendah penyaluran, dia berharap di triwulan kedua nanti, aparatur desa bisa mempercepat. Sehingga dana desa ini bisa dimanfaatkan langsung dampaknya oleh masyarakat. “Penyaluran ini untuk perbaikan ekonomi. Semakin cepat, maka semakin bagus,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kalsel, Zulkifli mengakui ada beberapa daerah yang memang masih rendah penyaluran dana desa triwulan I ini. Meski demikian, dia tetap optimis sampai akhir tahun mendatang, penyaluran akan tuntas.
Dia menjelaskan, masih rendahnya penyaluran dana desa ini karena adanya regulasi baru dari pemerintah pusat untuk penggunaan dana desa, terlebih masuknya item BLT yang disalurkan ke masyarakat langsung. “Saya kira ini tak rendah juga. Ini kan baru triwulan I. Apalagi ada beberapa kali pemerintah pusat meminta desa untuk merevisi anggaran mereka. Salah satunya menyisihkan 8 persen untuk penanganan Covid-19,” sebutnya Zulkifli kemarin.
Merevisi anggaran ini terangnya, tak seperti membalikkan telapak tangan. Apalagi penyusunan rencana kerja prosedurnya harus melalui musyawarah desa yang diputuskan melalui Peraturan Desa dan nantinya disahkan oleh bupati. “Belum lagi ada beberapa desa yang masih menggelar pemilihan kepala desa. Ini mempengaruhi administrasi juga,” terangnya.
Berkaca tahun lalu, penyaluran dana desa tersalur semuanya. Meski ada desa yang tak bisa disalurkan karena memang desa tersebut dihapus oleh pemerintah pusat. “Tahun lalu terserap di atas 90 persen, ini masih on the track,” imbuhnya.
Keterlambatan penyaluran tambahnya, lantaran juga masih diverifikasinya penerima BLT. Penyaluran BLT pun tak asal-asalan, penerima harus memang orang yang betul-betul terdampak miskin. “Verifikasi ini butuh waktu juga agar penyalurannya benar-benar tepat,” tandasnya. (mof/ran/ema)
