BANJARBARU - Selain menyiapkan anggaran tambahan sekitar Rp5 miliar untuk KPU, dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kalsel nanti, Pemprov Kalsel juga menganggarkan dana untuk keperluan keamanan dan protokol kesehatan Covid-19.
Plt Kabid Perencanaan Anggaran Bakeuda Kalsel, Idris mengatakan, anggaran yang disiapkan untuk keamanan dan prokes PSU pada 9 Juni 2021 nanti sekitar Rp9,3 miliar diambil dari Belanja Tidak Terduga (BTT).
"Dari total anggaran itu, yang pertama untuk Dinas Kesehatan dalam rangka keperluan protokol kesehatan sekitar Rp4,3 miliar. Kedua, untuk Satpol PP dan Damkar yang mengusulkan Rp5 miliar untuk keamanan," katanya, (21/4).
Dia mengungkapkan, anggaran saat ini sudah siap, sehingga pihaknya tinggal menunggu pencairan ketika kedua instansi tersebut mulai memerlukan. "Mungkin akhir Mei sudah mulai diperlukan," ungkapnya.
Termasuk anggaran tambahan untuk KPU Kalsel, Idris menyampaikan pihaknya siap untuk mencairkan apabila penyelenggara Pilkada itu memerlukannya. "Nanti anggaran diserahkan melalui Kesbangpol Kalsel," ucapnya.
Sedangkan, untuk Bawaslu Kalsel dia menyebut tidak ada anggaran tambahan yang diperlukan. Sebab, dana sisa pada Pilkada 2020 masih cukup digunakan untuk PSU nanti. "Kalau KPU memang ada sisa Rp20 miliar. Tapi keperluan PSU sekitar Rp25 miliar. Jadi kurang Rp5 miliaran lebih," sebutnya.
Sebelumnya, Ketua KPU Kalsel Sarmuji menyebutkan kekurangan anggaran pelaksanaan PSU sekitar Rp5,4 miliar. Sementara, dana yang sudah siap sekitar Rp20 miliar yang diambil dari anggaran lebih pada pelaksanaan Pilkada serentak 2020 lalu.
Sementara, untuk keperluan alat protokol kesehatan, semua diserahkan ke Pemprov Kalsel. Karena PSU kali ini digelar menerapkan protokol kesehatan dan para panitia diwajibkan menjalani tes antigen atau PCR.
Sarmuji beralasan, pihaknya tidak mengurusi terkait alat protokol kesehatan, supaya KPU fokus menyiapkan honor PPS/KPPS, logistik dan sosialisasi atau bimbingan teknis kepada petugas yang baru.
"Karena semua petugas baru, perlu bimbingan yang maksimal," tegasnya saat melakukan audiensi dengan Penjabat Gubernur Kalsel, Safrizal ZA di Kantor Gubernur Jalan Sudirman Banjarmasin, beberapa waktu lalu.
Ditanya soal peningkatan suhu politik menjelang PSU, dikatakan Sarmuji pihaknya sudah menyiapkan strategi khusus, salah satunya dengan melaksanakan Deklarasi Damai PSU.
"Dalam PSU tidak ada tahapan kampanye, kecuali pengadaan logistik dan pembinaan petugas. Kalau ada kampanye, itu tidak dibenarkan," bebernya.
Dia berharap, masyarakat di wilayah PSU bersikap bijak dan tidak mudah termakan isu-isu bersifat provokatif atau mengadu domba.
Diketahui, sesuai perintah MK, PSU Pilgub Kalsel nanti dilaksanakan di semua TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Lalu, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Selain itu, di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin.
