BANJARMASIN - Pasca kudeta di tubuh Partai Demokrat, delapan Ketua DPC di Kalsel sudah dinonaktifkan oleh DPP Partai Demokrat AHY. Kini partai berlambang mercy itu mulai menyiapkan Pemilu 2024 mendatang.
“Kami semakin solid, tak ada dualisme lagi di tubuh partai kami. Kabar dari Kemenkumham lalu membuat kami lega,” ujar Ketua DPD Partai Demokrat Kalsel, Rusian kemarin. Sebagaimana diketahui, Menkumham Yasonna Laoly menolak keputusan Demokrat versi KLB Deli Serdang.
Dia menerangkan, riak-riak kudeta lalu tak sampai terjadi di pengurus daerah. Sehingga tak ada yang “menggoyang” partai ini di jenjang pengurusan provinsi hingga kabupaten dan kota. “Kemarin kan hanya di tingkat pusat. Di daerah tak tedengar ada yang mau mengambil alih kepengurusan. Ini yang membuat partai ini masih solid,” tuturnya.
Seperti diketahui, saat kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat versi Sumatera Utara, ada delapan ketua DPC di Kalsel yang diduga membelot dan ikut serta. Dan kedelapannya sudah diganti dengan di PLT-kannya jabatan baru ketua. Delapan ketua tersebut adalah, Ketua DPC Batola, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu dan Kotabaru. “Dari delapan PLT itu, tiga yang diisi oleh pengurus pusat, sisanya dari pengurus provinsi,” terang Rusian.
Ditambahkannya, delapan Plt ketua tersebut akan diisi defintif pada tahun 2023 mendatang, sesuai masa jabatan mereka. “Pengisian bisa saja dilakukan kalau dilakukan musyawarah cabang luar biasa. Tapi sampai ini tak ada. Arahan dari DPP pun belum ada,” sebutnya.
Seperti diketahui, delapan Ketua DPC yang sempat membelot lalu, disebut-sebut sempat diimingi menerima uang sampai Rp100 juta. Dan jauh sebelum KLB lalu, tepatnya pada 27 Januari 2021 lalu, delapan Ketua DPC ini diundang ke Jakarta. Mereka diminta datang ke Hotel Rasuna Jakarta. dengan dalih mengambil bantuan untuk korban banjir di Kalsel.
Ternyata, di sana malah digelar pembicaraan KLB Partai Demokrat. Nah, sebelum pelaksanaan KLB di Sumatera Utara lalu, DPP mengeluarkan surat pemberhentian kepada delapan Ketua DPC Demokrat tersebut. Keputusan DPP berdasarkan hasil investigasi dan penelusuran siapa saja yang diduga menerima uang.
“Ini kan keinginan pribadi masing-masing. Kami juga tak melarang. Tapi tetap kami sayangkan dan jangan sampai terulang lagi,” tandasnya. (mof/ran/ema)
