BANJARBARU - Otoritas Bandara Internasional Syamsudin Noor sedang harap-harap cemas menunggu aturan larangan mudik Lebaran yang ditetapkan pada 6 hingga 17 Mei 2021 nanti. Apabila penerbangan kembali diperketat, maka jumlah penumpang yang mereka layani diprediksi anjlok.
Banyaknya penumpang yang dilayani sendiri sangat menentukan pendapatan bandara. Semakin sedikit penumpang, maka tambah banyak potensi pendapatan yang hilang.
Stakeholder Relation Bandara Internasional Syamsudin Noor, Ahmad Zulfian Noor mengatakan, apabila aturan larangan mudik kembali diterapkan seperti tahun lalu maka jumlah penumpang yang mereka layani bisa merosot 50 persen lebih dari hari biasanya.
"Saat ini penumpang yang kita layani sekitar 3 ribu sehari. Nanti, kalau larangan mudik diberlakukan kemungkinan penumpang yang dilayani kurang dari seribu setiap harinya," katanya.
Apabila memang penumpang rata-rata berkurang 2 ribu sehari, maka pendapatan bandara dari sektor aero atau penerbangan bisa hilang sekitar Rp200 juta. Karena, setiap satu penumpang bandara bisa mendapatkan Rp100 ribu.
Selain di sektor aero, merosotnya penumpang juga membuat pendapatan bandara dari Airport tax atau pajak dari pengguna jasa penerbangan banyak yang hilang.
Setiap penumpang dibebankan airport tax Rp100 ribu, jadi di sektor ini Bandara Internasional Syamsudin Noor juga kehilangan Rp200 juta sehari apabila jumlah penumpang turun hingga 2 ribu.
Jika ditotal dari sektor aero dan airport tax, maka potensi pendapatan bandara yang hilang ketika larangan mudik nanti diberlakukan diperkirakan mencapai Rp400 juta sehari.
Namun, Zulfian menyampaikan, hitungan tersebut masih belum bisa dipastikan. Sebab, mereka masih menunggu teknis larangan mudik dari pemerintah daerah atau Satgas Covid-19. "Pada prinsipnya kita mendukung," ucapnya.
Pemerintah Provinsi Kalsel sendiri saat ini tengah mengatur strategi penerapan larangan mudik Lebaran. Ada beberapa hal yang sudah direncanakan agar bisa membatasi pergerakan masyarakat. Salah satunya ialah menghentikan seluruh aktivitas angkutan umum.
"Dari tanggal 6 sampai 17 Mei 2021, seluruh kendaraan angkutan umum dihentikan. Seperti, pesawat, kapal laut dan angkutan darat. (kalau dihentikan) artinya tidak boleh jalan," kata Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA.
Dia mengungkapkan, penghentian angkutan umum dilakukan untuk membatasi pergerakan masyarakat yang ingin pulang kampung. "Dengan cara ini kita bisa mengurangi setengah jumlah orang yang mau mudik," ungkapnya.
Selain menghentikan angkutan umum, Safrizal menyampaikan, Pemprov Kalsel bersama instansi terkait, seperti jajaran kepolisian dan TNI juga akan melakukan penyekatan di setiap perbatasan antar kabupaten/kota.
"Nanti ada posko di perbatasan untuk mengecek keluar masuk masyarakat. Apabila ada yang keluar atau masuk tanpa ada alasan jelas, maka diminta kembali," ucapnya.
