BANJARBARU - Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang menyatakan tiap sekolah wajib memberikan layanan belajar tatap muka, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel meminta kepada satuan pendidikan menyampaikan laporan bahan persiapan melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, M Yusuf Effendi mengatakan, dari 354 SMA/SMK dan SLB di Kalsel saat ini sudah ada sekitar 78 sekolah yang menyerahkan laporan tersebut. "Berarti baru sebagian sekolah yang siap melaksanakan belajar tatap muka," katanya.
Dia mengungkapkan, bahan persiapan yang harus diserahkan satuan pendidikan berisikan tentang syarat-syarat pelaksanaan PTM. "Seperti persetujuan orang tua, kesiapan protokol kesehatan dan keterangan dari Satgas Covid-19 mengenai posisi sekolah berada dalam zona apa," ungkapnya.
Disampaikan Yusuf, laporan persiapan dari sekolah nantinya akan dibahas bersama Satgas Covid-19 untuk menentukan layak atau tidaknya menggelar pembelajaran tatap muka.
"Kalau memenuhi syarat, silakan sekolah buka. Tapi kalau belum, jangan dulu. Karena kita tidak menargetkan semua sekolah harus serentak turun, tapi tergantung kesiapan sekolah," ucapnya.
Karena menurutnya, keselamatan peserta didik dan guru yang paling penting. Dibandingkan harus memaksakan belajar tatap muka di tengah pandemi Covid-19 bagi sekolah yang belum siap.
Apalagi terkait zonasi Covid-19, Yusuf menegaskan, sekolah yang mau tatap muka harus melihat zonasi pemukiman siswa, guru dan tenaga pendidiknya. Kalau berada di zona hijau dan kuning maka sekolah diperkenankan buka. "Tapi kalau zona merah dan orange, sekolah tidak dibolehkan buka," tegasnya.
Sementara itu, Kepala SMAN 1 Banjarbaru Finna Rahmiati menyampaikan, sejumlah persiapan tengah mereka lakukan agar bisa melaksanakan belajar tatap muka.
Di antaranya, mempersiapkan perangkat protokol kesehatan serta membuat kesepatan dengan komite sekolah dan orang tua siswa.
"Untuk persetujuan orang tua, habis Lebaran nanti baru kami bagikan ke orang tua. Jadi belum tahu berapa banyak yang setuju pelaksanaan belajar tatap muka," ucapnya.
Namun dia mengungkapkan, kalaupun nanti ada yang tidak setuju, orang tua boleh meminta anaknya tetap belajar secara daring. "Sesuai kesepakatan komite, tahun ajaran baru nanti sekolah akan dibuka. Tapi bagi orang tua yang tidak setuju, anaknya boleh tetap ikut belajar online," ungkapnya.
Sebelumnya, Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Setelah Vaksinasi Covid-19 dikeluarkan, Selasa (30/3) lalu.
Empat menteri yang meneken SKB itu yakni, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (ris/ran/ema)
