BANJARMASIN - Sampai triwulan pertama tahun ini, Ombudsman Perwakilan Kalsel sudah menerima sebanyak 33 laporan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik.
Dibeberkan, Asisten Pencegahan Maladministarasi Ombudsman Kalsel, Rizki Arrida dari 33 laporan tersebut paling banyak laporan berkaitan dengan bantuan sosial. Jumlahnya sebanyak enam laporan. Disusul laporan terkait pertanahan dan air minum yang sejumlah 4 laporan.
Pandemi Covid-19 menurutnya, menjadi salah satu faktor meningkatnya laporan soal bantuan sosial ini. Dia memberi contoh warga yang melapor karena tak masuk atau terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang sedianya mendapat bantuan dampak Covid-19.
Tak hanya soal DTKS, ada pula laporan dari warga yang tak mendapat bantuan sosial dari kabupaten dan kota. “Laporannya seperti ini. Warga banyak melaporkan karena tak terdata. Sementara mereka mengaku terdampak Covid-19,” ujar Rizki.
Soal laporan pertanahan, dia memgatakan, laporan dari warga sama seperti yang lalu, yakni mempertanyakan lambannya proses pembuatan dan penerbitan sertifikat. “Soal pertanahan ini sudah kami tindak lanjuti, memang ada proses yang harus diteliti, yang paling penting semua laporan yang masuk kami atensi dan proses,” sebutnya.
Dia menambahkan, dari total 33 laporan yang masuk di triwulan pertama ini, sebanyak 16 laporan sudah diselesaikan atau ditutup karena sudah ditindaklanjuti. Sementara 17 laporan masih berproses.
“Sisanya sudah kami sampaikan, masih berproses. Semoga saja tuntas sebelum triwulan kedua,” harapnya.
sa.
Ombudsman Kalsel mencatat, dari 33 laporan tersebut, paling banyak ditujukan kepada kabupaten dan kota, jumlahnya 16 laporan, disusul BUMN/BUMD sebanyak 6 laporan, Pemprov Kalsel, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian/Instansi Vertical yang sama-sama 3 laporan dan Kepolisan 2 laporan.
Menariknya, laporan terkait pendidikan, angkanya jauh menurun. Sampai triwulan 1, laporan yang masuk hanya 1. Berbeda ketika sebelum pandemi saat sekolah dilaksanakan dengan tatap muka. Laporan biasanya sangat tinggi terkait dugaan pungli yang berkedok sumbangan.
“Memang ada yang menyampaikan keluhan soal sekolah virtual. Tapi ini kebijakan pemerintah. Semuanya demikian, warga pun tak melaporkan, hanya konsultasi. Sangat minim di sektor pendidikan, kami berharap malah jangan sampai ada,” tandasnya. (mof/ran/ema)
