BANJARBARU - Kebijakan Pemerintah Pusat terkait pengetatan dan larangan mudik ditanggapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru.
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Banjarbaru, Nurkhalis Anshari mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tersebut harus lah diikuti turunannya dengan kebijakan didaerah.
Karena hal tersebut salah satu alternatif jalan keluar yang terbaik untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Namun menurut Legislator PKS tersebut, sebaiknya Pemko juga bisa menyiapkan beberapa alternatif kegiatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang tahun ini kembali harus menghilangkan tradisi mudiknya.
"Maksud dari Pemerintah saat ini untuk mengantisipasi supaya kebiasaan sosial ini bisa dialihkan dengan hal yang lainnya. Pemko tentunya punya kebijakan pembatasan, tapi disisi yang lain kita juga berharap ada alternatif kegiatan yang disiapkan oleh pemerintah agar masyarakat di Banjarbaru tetap mempunyai kegiatan alternatif selain mudik," ungkapnya.
Khalis menambahkan, upaya Pemko dalam pencegahan penyebaran Covid-19 memang bertumpu pada sisi keamanan, baik dari sisi pemudik maupun warga yang didatangi pemudik. Untuk itu, Pemko juga menjalankan kebijakan yang melarang adanya mudik pada tahun ini.
"Upaya dari Pemko untuk melakukan pembatasan dalam ruang lingkup penyebaran Covid-19, saya kira itu hal yang tepat. Karena seperti kita ketahui secara sosiologis, dimasyarakat kita ada budaya mudik yang sudah menjadi kebiasaan, tapi juga harus mempertimbangkan keamanan baik pribadi maupun yang di rumah sehingga jangan sampai ada klaster baru saat mudik lebaran," pungkasnya. (rvn/bin/ema)
