BANJARBARU - Public Virtue Institute menggelar webinar atau seminar online bertemakan 'Demokrasi Dalam Cengkraman Oligarki', dengan mengambil studi kasus yang terjadi di Kalimantan Selatan, Senin (2/5).
Calon Gubernur Kalsel Haji Denny Indrayana turut hadir menjadi salah satu narasumber bersama dengan pembicara lainnya.
Webinar tersebut dibuka dengan penyampaian pembicara kunci oleh Usman Hamid, Ketua Dewan Pengurus Public Virtue Institute (PVRI).
Usman menyampaikan, kuatnya pengaruh oligarki dalam pemilihan umum telah membuat kualitas demokrasi menjadi mundur.
Sehingga membuat pemerintah yang terpilih lebih membela para pengusaha yang menjadi pemodalnya dahulu, daripada rakyat pemegang kedaulatan.
“Di Indonesia, termasuk Kalsel, pemerintahan sebenarnya tidak berjalan sesuai kehendak rakyat. Melainkan kehendak para oligarki. Kuatnya pengaruh telah membuat demokrasi sebagai cita-cita teoritik, maupun sebagai realita dalam praktik saat ini bagaikan peribahasa, jauh panggang dari api. Artinya tidak sesuai harapan.
Fenomena sistem oligarki yang mengandalkan kekuatan uang dengan jumlah yang besar dalam kontestasi politik juga dirasakan Haji Denny.
Secara gamblang ia menyebut fenomena itu dengan istilah “duitokrasi”, yang sedang berhadapan dengan “rakyatokrasi” atau kepentingan rakyat.
Besarnya biaya politik, menurut dia, menjadi pintu masuk bagi pengusaha. Disebutkan, pada tahun 2015 lalu, salah satu paslon gubernur mengeluarkan biaya pemenangan hampir sekitar Rp 500-800 miliar. Jumlah yang fantastis untuk seorang kandidat calon.
“Semuanya beririsan dengan uang. Duitokrasi ini merusak demokrasi. Di mana-mana ini sudah menjadi rahasia umum, namun susah untuk dilunturkan karena berlawanan oligarki. Bahkan buzzers pun menawarkan jasa rekayasa opini dengan harga paling murah enam ratus juta rupiah," ungkapnya.
Haji Denny juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama memerangi praktik-praktik politik uang yang merusak nilai-nilai dan tatanan demokrasi. Baginya, kedaulatan rakyat adalah hal yang terpenting untuk dijaga.
“Ini bukan persoalan pribadi. Ini masalah bagaimana kita menjaga nilai-nilai demokrasi dan rakyatokrasi. Agar tidak dijadikan komoditas jual beli yang merusak," pungkasnya. (*)
