Anggaran Rp2 miliar dialokasikan untuk menyokong Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro sampai 24 Mei nanti.
---
BANJARMASIN - Dalam PPKM Mikro, kelurahan dan rukun tetangga berada di baris depan. Para camat ditunjuk sebagai komandannya.
Di Banjarmasin, berkali-kali diperpanjang, tak terasa ada atau tidak ada PPKM. Alasannya, melulu tentang ketiadaan dana.
Dari rapat terakhir, Penjabat Wali Kota Banjarmasin, Akhmad Fydayeen memastikan anggarannya sudah tersedia. Sekalipun ia lupa dengan nominalnya.
"Posnya sudah ada, mudah-mudahan mulai Mei ini bisa dipakai," ujarnya, belum lama ini.
Pejabat Pemprov Kalsel itu menjamin, tak ada yang perlu dirahasiakan dari pengalokasikan tersebut. "Kami terbuka apa adanya, semuanya digunakan untuk kepentingan masyarakat," tambahnya.
Dikonfirmasi terpisah, Plh Sekdako Banjarmasin, Mukhyar menyebutkan, besaran Rp2 miliar itu menyesuaikan dengan instruksi wali kota.
Dibagikan ke lima kecamatan. Silakan dipakai untuk operasional PPKM. Dari patroli, penertiban sampai penyekatan perkampungan.
"Tidak dibagi rata. Kecamatan yang kebutuhannya lebih besar, tentu dikasih dikasih lebih banyak," tegas Mukhyar.
Dia meminta agar para camat segera mengurusnya ke Badan Keuangan Daerah (Bakeuda). "Camat yang harus lebih aktif. Karena dananya sudah ada, jadi semestinya tak ada lagi alasan PPKM sampai tak berjalan," pungkasnya.
Dihubungi via telepon, Camat Banjarmasin Tengah, Diyanoor menyebutkan, kecamatannya kebagian Rp400 juta.
Dia sudah meminta pencairan, tapi masih menunggu lampu hijau dari Inspektorat Banjarmasin. "Kalau kajian Inspektorat belum selesai, kami tak berani bergerak," ujarnya kemarin (9/5).
"Kalau sudah, baru kami membentuk panitia di kelurahan-kelurahan sampai menyusun jadwal kegiatan," tambahnya.
