PELAIHARI – Kesepakatan batas wilayah antara Tanah Laut dan Kabupaten Banjar yang sebelumnya diselesaikan di tingkat provinsi kini tinggal menunggu penetapan peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Tanah Laut H Dahnial Kifli usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional secara virtual terkait Evaluasi Perkembangan Penegasan Batas Daerah yang digelar oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (7/5) di Aula Barakat Lantai II Kantor Setda Tanah Laut.
“Alhamdulillah untuk batas wilayah daerah kita dengan kabupaten tetangga sekarang sudah tidak ada masalah. Batas wilayah dengan Kabupaten Banjar juga sudah disepakati beberapa waktu lalu yang difasilitasi langsung oleh pihak provinsi. Sudah kita ajukan ke Kemendagri, tinggal tunggu penetapan dari pusat,” ujar Dahnial.
Sebelumnya pada 4 Maret 2021 Bupati Tanah Laut H M Sukamta bersama Bupati Banjar H Saidi Mansyur dan Pj Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA melakukan penandatanganan kesepakatan batas wilayah. Penandatanganan kesepakatan tersebut menandai berakhirnya polemik batas wilayah Kabupaten Tanah Laut dengan Kabupaten Banjar yang telah berlangsung 16 tahun lamanya.
“Selanjutnya kita akan terus pantau kondisi di lapangan, kalau ada pergeseran patok batas dan lain-lain sesuai kesepakatan kita akan perbaharui”, jelas Dahnial.
Dalam rapat koordinasi tersebut secara bergantian para Sekda Provinsi se-Indonesia melaporkan kondisi batas wilayah yang masih belum selesai di daerahnya masing-masing.
Turut berhadir dalam rapat tersebut Asisten Bidang Pemerintahan H Bambang Kusudarisman, dan Kepala Bagian Pemerintahan Mohammad Syahid. (Prokopim/mr-156/ram/ema)
