PELAIHARI – Bupati Tanah Laut HM Sukamta mengikuti Rapat Paripurna bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Laut dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Tanah Laut terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tanah Laut pada Senin (10/05).
Rapat ini merupakan lanjutan dari Penyampaian LKPJ Bupati Tanah Laut pada 31 Maret yang lalu. LKPJ Bupati Tanah Laut Tahun 2020 merupakan LKPJ tahun ketiga periode Pemerintahan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan secara substansi merupakan evaluasi capaian kinerja pembangunan tahunan Kabupaten Tanah Laut.
DPRD Tanah Laut melalui Panitia Khusus (Pansus) IV mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang mampu merealisasikan pendapatan daerah Tahun 2020 sebesar Rp. 1,6 triliun atau mencapai 106,28 persen dan mampu menjalankan program-program unggulan walaupun di tengah kondisi penanganan Covid-19.
Pansus IV menyampaikan 27 rekomendasi diantaranya, pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada setiap SKPD dalam mendukung capaian target kinerja pembangunan, melakukan peningkatan pelayanan pada sektor pendidikan dan kesehatan, memajukan sektor peternakan dan pariwisata serta melanjutkan program Desa Dibina Kota Ditata dan program-program strategis lainnya.
Bupati Tanah Laut HM Sukamta ditemui usai mengikuti Rapat Paripurna bersama DPRD Tanah Laut mengaku bersyukur bahwa LKPJ Tahun Anggaran 2020 sudah mendapatkan rekomendasi dari DPRD.
“Alhamdulillah hari ini Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kita yang diajukan sudah mendapatkan rekomendasi DPRD, artinya secara peraturan perundang-undangan sudah dinyatakan lengkap. Beberapa rekomendasi yang kita terima akan segera kita tindaklanjuti,” kata Bupati.
Lebih lanjut dia menyatakan kesiapan dalam memperbaiki kinerja Pemkab Tanah Laut dalam mewujudkan target pembangunan selama masa kepemimpinannya. “Rekomendasi dari DPRD ini selanjutnya akan terus kita perbaiki, baik dari segi perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan. Ini akan menjadi bagian melengkapi dari kinerja Pemerintah Daerah,” ucapnya. (Diskominfo/mr-156/al/ram)
