BANJARBARU - Di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terseok-seok mengejar realisasi pendapatan daerah. Di sektor pajak daerah misalnya, capaiannya pada triwulan I 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu.
Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel, Rustamaji mengatakan, capaian penerimaan pajak daerah sejak Januari hingga Maret 2021 sekitar Rp542 miliar. Sedangkan tahun lalu pada periode yang sama mencapai Rp616 miliar.
"Jadi jika dibandingkan pada triwulan I 2021 dan 2020 ada penurunan penerimaan pajak daerah sekitar 11,91 persen," katanya kepada Radar Banjarmasin, kemarin (25/5).
Dia mengungkapkan, dari lima jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan mereka, sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yang mengalami penurunan penerimaan paling besar: dari Rp309 miliar di triwulan I 2020 menjadi Rp218 miliar pada tahun ini. "Jadi turunnya sekitar 29,36 persen," ungkapnya.
Menurutnya, realisasi penerimaan komponen PBB-KB mengalami kontraksi dari tahun lalu lantaran masih terbatasnya mobilitas kendaraan bermotor akibat pandemi Covid-19. "Ini juga dikarenakan banjir serta menurunnya proses produksi pertambangan, maupun perkebunan akibat curah hujan yang tinggi," ujarnya.
Lanjutnya, penurunan penerimaan pajak juga terjadi pada komponen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Berdasarkan catatan mereka, pada triwulan I 2021 sektor ini baru membukukan Rp94 miliar. "Sementara triwulan I tahun lalu, realisasi BBNKB sudah sekitar Rp129 miliar," beber Rustam.
Turunnya realisasi pendapatan pajak BBNKB kata dia, karena konsumsi terhadap kendaraan bermotor baru masih rendah. "Masyarakat dan pelaku usaha lebih mengutamakan kepentingan pokok dan safety terhadap financial cost, dibandingkan beli mobil atau motor baru," tuturnya.
Rustam menambahkan, komponen pajak daerah lainnya yang mengalami penurunan realisasi ialah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Realisasinya tahun ini baru Rp175 miliar, sementara pada periode yang sama 2020 lalu sekitar Rp176 miliar.
"PKB hanya turun sedikit. Ini lantaran kemampuan membayar PKB rendah, akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan bencana banjir yang masih dalam tahap pemulihan infrastruktur," tambahnya.
Lalu bagaimana dengan dua sektor lainnya? Dia menyebut, untuk Pajak Air Permukaan (PAP) realisasinya cukup menggembirakan. Karena naik 91,22 persen pada tahun ini. Dari Rp663 juta menjadi Rp1,2 miliar.
"Ini lantaran penggalian potensi pemanfaatan air permukaan dilakukan secara optimal. Dimulai dari pendataan, sosialisasi dan penagihan, bekerja sama dengan instansi terkait," sebutnya.
Sektor terakhir: pajak rokok, Rustam menyampaikan, pada triwulan I 2021 sudah menerima Rp52 miliar dari sisa bagi hasil triwulan IV 2020 yang belum dibayar.
Dia berharap, semua sektor pendapatan bisa mencapai target pada tahun ini. Meski pandemi Covid-19 belum teratasi. "Teman-teman di daerah terus bekerja keras untuk mencapai target. Bahkan, sampai membuka pelayanan pada malam hari," ujarnya.
