BANJARBARU - Dalam beberapa hari terakhir beredar informasi di media sosial yang menyebutkan tentang pembatasan jumlah kuota peserta ibadah Haji untuk tahun 2021. Yakni, hanya 60 ribu jemaah dari seluruh negara. Dengan alokasi, 45 ribu dari luar Arab Saudi dan 15 ribu jemaah dari dalam Arab Saudi.
Ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel, Noor Fahmi menegaskan, sampai saat ini belum ada informasi terkait kouta haji untuk lndonesia.
Dia mengungkapkan, saat ini pihaknya masih menunggu informasi dari pemerintah pusat terkait kuota maupun pelaksanaan ibadah haji 2021. “Kita tunggu saja informasi dari pusat," ungkapnya.
Sambil menunggu, dia mengaku sudah meminta kepada jajaran Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) baik di tingkat provinsi maupun daerah agar tetap menjalankan berbagai persiapan penyelenggaraan ibadah haji.
“Hal ini merupakan langkah antisipasi bagi kita, jika seandainya nanti keberangkatan jemaah haji dilaksanakan. Yang jelas sampai dengan sekarang pemerintah masih optimistis jemaah bisa berangkat haji tahun ini," ujarnya.
Fahmi berharap, pemerintah Arab Saudi segera mengeluarkan keputusan perihal keberangkatan calon jemaah haji untuk Indonesia. “Yang penting sambil kita menunggu keputusan Arab Saudi, kegiatan persiapan tetap jalan. Paspor dan vaksinasi sudah dilakukan," bebernya.
Kuota jemaah haji untuk Kalsel pada 2020 sendiri sebelumnya mencapai 221.000 jemaah. Namun, karena pandemi Covid-19 jumlahnya tahun ini kemungkinan dibatasi hanya 3.818 orang.
Sementara itu, Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag RI) Khorizi juga mengaku belum menerima informasi resmi terkait kuota jemaah haji 2021.
"Jika benar bahwa Saudi membuka pemberangkatan haji 1442 H untuk jemaah dari luar negaranya, meski kuotanya terbatas, tentu ini harus kita syukuri. Alhamdulillah, karena jemaah Indonesia juga sudah menunggu lama, apalagi tahun lalu juga tertunda," kata Khoirizi, dikutip dari laman Kemenag, Senin (24/5).
Namun demikian, dia menyampaikan sampai saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan secara resmi tentang dibukanya pemberangkatan bagi jemaah di luar Saudi.
Khoirizi memastikan Ditjen PHU terus berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia di Arab Saudi untuk mendapatkan perkembangan informasi resmi dari Khadimul Haramain.
"Info resmi ini penting sebagai rujukan pemerintah dalam mengambil kebijakan, serta persiapan dan mitigasi penyelenggaraan haji tahun ini," ujar dia.
Ditambahkannya, tengah pekan lalu Kemenag telah berkoordinasi dengan WHO Indonesia dan Kemenkes untuk membahas masalah vaksin Sinovac yang digunakan jemaah Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Kemenag juga berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri RI. "Para pihak dalam rapat koordinasi tersebut mengonfirmasi bahwa belum ada informasi resmi apapun dari Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji. Termasuk soal vaksin, penerbangan, dan lainnya," kata Khoirizi. (ris/ran/ema)
