PARINGIN – PDAM Kabupaten Balangan, Kamis (27/5), melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dengan Kejaksaan Negeri setempat.
Pada penandatanganan yang berlangsung di aula kantor PDAM Balangan tersebut, Plt Direktur PDAM Balangan, Murjani mengucapkan bersyukur karena kerja sama antara Kejari dengan PDAM kembali berlanjut seperti yang sudah berjalan selama tiga tahun terakhir. Karena ia berkeyakinan kerja sama ini akhirnya akan dirasakan dampak positifnya secara langsung oleh PDAM Kabupaten Balangan ke depan.
“Tidak kami pungkiri, bahwa pemberian bantuan hukum, baik untuk memberikan pendapat hukum, pendampingan hukum dan audit hukum di bidang Datun dari Kejari Balangan, sangat dibutuhkan jika dalam perjalanan ke depan PDAM Kabupaten Balangan menghadapi permasalahan hukum,” ujarnya.
Hal ini lah, kata dia, yang menjadi dasar dilaksanakannya kerja sama ini melalui nota kesepakatan bersama, pihaknya juga mengharapkan Kejari Balangan dapat menjadi partner sekaligus bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadinya sengketa berkenaan dengan hukum sebagaimana tertuang dalam MoU tersebut.
“MoU ini juga merupakan awal dari kerja sama lain yang lebih baik lagi antara PDAM Balangan dengan Kejari kedepannya,” ungkapnya.
Kajari Balangan, La Kanna mengungkapkan, melalui kerja sama ini maka Kejari Balangan akan menjadi pendamping hukum bagi PDAM Balangan ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan hukum perdata, seperti kalau ada yang komplain terkait penggalian untuk pemasangan pipa yang dilakukan PDAM dan pelanggan yang tagihannya menunggak.
“Tentunya kami berharap, dengan adanya kerja sama ini pelayanan yang diberikan PDAM Balangan kepada publik semakin optimal,” harapnya. (why)
