BANJARMASIN - Maraknya spanduk ajakan politik uang di titik-titik kawasan pelaksanaan pemungutan suara menjadi perhatian serius pengawas Pemilu. Bahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalsel kini melakukan patroli siber.
Koordinator Divisi Pelanggaran, Komisioner Bawaslu Kalsel, Azhar Redhanie menyebut sudah banyak laporan masuk ke pihaknya. Bukan hanya laporan pelanggaran di dunia nyata tapi juga di jagat maya, terutama di media sosial (Medsos)
"Laporan yang masuk sebanyak 20, 15 diantaranya laporan di medsos. Selebihnya terkait pemasangan spanduk, baliho," ungkap pria yang biasa disapa Aldo ini, Jumat (28/5) sore.
Menurut Aldo, dari puluhan laporan tersebut, sebagian sudah ditindaklanjuti tim pengawas, dengan langsung menelusuri lokasi pemasangan spanduk maupun baliho."Sebagian lagi masih dalam proses penanganan," imbuhnya.
Terkait laporan pelanggaran, temuan dari tim yang melakukan pengawasan medsos serta hasil investigasi, Bawaslu sudah mengeluarkan rekomendasi bahkan sudah ada yang diberi sanksi.
Jika ditemukan konten atau unggahan melanggar UU ITE, langsung diserahkan ke Unit Siber Polda Kalsel dan Diskominfo Provinsi Kalsel. Akun-akun yang dinilai melanggar bisa ditutup, namun sebagian ada juga yang dihapus sendiri oleh pemilik akun."Selain penindakan, juga ada yang kita lakukan secara prefentif, pemilik akun mau menghapus postingannya," ujarnya.
Siapa saja yang dilibatkan dalam pengawasan medsos, Aldo menyebut, seluruh jajaran di Divisi Pengawasan termasuk komisioner ikut membantu. Jumlahnya sebanyak 25 orang. Namun hanya beberapa orang yang memang fokus memantau medsos. Merekalah yang rutin melaporkan jika ada temuan pelanggaran.
"Dengan catatan medsos yang diawasi yang bisa diakses saja ya, karena kesulitannya, kami tidak punya alat khusus seperti milik kepolisian," ujarnya.
Dia berharap, menghadapi pelaksanaan PSU yang tinggal beberapa pekan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Peran serta masyarakat termasuk para netizen dalam menjaga situasi agar tetap kondusif sangat dibutuhkan. Jangan sampai hanya karena perbedaan pilihan membuat warga saling bermusuhan. "Kami ingin dalam pelaksanaan PSU ini kita bersama-sama menjaga kondusifitas di Kalsel," pungkasnya. (gmp/ran/ema)
