BANJARBARU - Pemprov Kalsel dan Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Bendungan Riam Kiwa, kemarin (31/5) menggelar rapat koordinasi dalam rangka mempercepat dimulainya proses pembebasan lahan untuk pembangunan bendungan pengendali banjir di Kabupaten Banjar itu.
Hadir Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar dan jajaran SKPD, unsur Forkopimda Kalsel, Sekda Banjar M Hilman, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan (BWSK) III Fikri Abdurrahman dan pihak terkait lainnya.
Usai acara, Roy mengatakan rakor telah menyepakati bahwa wewenang menetapkan lokasi bendungan telah dilimpahkan ke Pemkab Banjar. “Dalam Rakor kita juga merumuskan percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa, termasuk mencari solusi bersama terkait kendala yang dihadapi agar pembangunan bendungan dapat segera direalisasikan,” katanya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Banjar M Hilman menyampaikan, Bupati Banjar nanti akan melakukan penetapan lokasi bendungan. Namun sebelumnya, dilakukan inventarisir serta konsultasi publik dengan masyarakat yang terdampak pembangunan Bendungan Riam Kiwa.
“Konsultasi publik bertujuan untuk mengomunikasikan pembangunan bendungan kepada masyarakat terdampak, apakah mereka bersedia lahan yang mereka miliki diperlukan untuk kepentingan umum,” ucapnya.
Apabila dengan masyarakat sudah ada kesepakatan, maka Tim Pemkab Banjar akan membuat surat penetapan lokasi yang disampaikan kepada tim pelaksana pengadaan tanah yang dipimpin oleh BPN Wilayah Kalsel. “Kalau semua berjalan lancar, kami harap awal Agustus sudah ditetapkan,” ujar Hilman.
Diproyeksikan lokasi pembangunan bendungan Riam Kiwa berada di Desa Angkipih dan Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar.
Kepala BWS 3 Kalimantan Fikri Abdurrachman menuturkan, bendungan Riam Kiwa nantinya memiliki panjang 490 meter dan tinggi 50 meter. "Sedangkan kapasitas daya tampung airnya mencapai 90 juta liter dengan luas bendungan 771 hektare," tuturnya.
Anggaran pembangunan bendungan sendiri kata dia mencapai Rp 1,7 triliun yang bersumber pinjaman lunak dari pemerintah Cina. Anggaran ini jauh lebih besar dibandingkan bendungan Tapin yang hanya menghabiskan hampir Rp1 triliun. "Untuk anggaran pembebasan lahan belum ditetapkan," kata Fikri.
Ditambahkannya, untuk proses pembangunan bendungan diprediksi selama empat hingga lima tahun. "Prosesnya paralel saja. Pengadaan tanah dengan proses permohonan pinjaman uang ke pemerintah Cina, juga proses lelang. Harapan kami di akhir tahun kita sudah bisa bergerak di lapangan," ujarnya. (ris/ran/ema)
