PSU Kalsel, NU Tegaskan Netralitas

- Kamis, 3 Juni 2021 | 08:08 WIB
TAK BERPIHAK: Ketua PWNU Kalsel Nasrullah H AR menyampaikan keterangan pers.
TAK BERPIHAK: Ketua PWNU Kalsel Nasrullah H AR menyampaikan keterangan pers.

BANJARMASIN - Menjelang digelarnya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Kalsel, 9 Juni mendatang, dunia media sosial kembali digaduhkan dengan beredarnya foto dan meme yang menampilkan gambar salah satu calon disertai logo Nahdlatul Ulama (NU). Dalam foto tersebut terdapat ajakan dari NU untuk memilih.

Beredarnya foto itu sontak menuai polemik dan diskursus di kalangan NU sendiri. Tak sedikit pihak yang menanyakan kebenaran foto tersebut dan menyayangkan dicatutnya logo NU dalam foto. Apakah benar NU mendukung pasangan calon dalam PSU Pilgub Kalsel 2020? Karena, sebagai organisasi Islam terbesar, NU memang selama ini menjaga netralitas dan secara kelembagaan tidak pernah mau terseret dalam politik praktis.

“Pertama, anggaran dasar NU sejak awal menyatakan tidak boleh NU terlibat politik praktis. Seperti mendukung calon bupati, calon gubernur, calon legislatif, DPD RI, dan lain sebagainya. Lambang NU sejatinya tidak boleh ditarik ke dalam kegiatan kampanye yang mendukung salah satu pasangan calon. Itu sudah jadi keputusan para alim ulama sejak organisasi ini tidak lagi menjadi partai politik, “  kata H  Nasrullah AR, Ketua PWNU Kalimantan Selatan, Rabu (2/6).

Ia menceritakan beberapa tokoh politik yang secara teguh memegang prinsip tidak menyeret-nyeret NU secara kelembagaan ke dalam politik praktis. Seperti ketika  KH Ma’ruf Amin mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden RI mendampingi Joko Widodo, yang bersangkutan pun mundur dari kepengurusan Rais Aam PBNU.  Begitu pula Rudy Arifin, Sultan Khairul Saleh, dan Fauzan Saleh, yang ketika mencalonkan diri, tidak menggunakan lambang NU secara kelembagaan dalam kampanye. NU artinya secara kelembagaan sangat dijaga untuk tidak terlibat dalam politik praktis.

“Secara kelembagaan, NU 100 persen netral. Namun bagi jemaah yang ingin mendukung pasangan calon, tentu dipersilakan. Pilihlah calon pemimpin sesuai dengan hati nurani masing-masing. Asalkan tidak mengatasnamakan NU secara kelembagaan,” ucap Nasrullah.

Jika NU terlibat dalam politik praktis, apalagi hanya untuk PSU di tujuh kecamatan, maka itu sama saja mengkerdilkan peran NU. Padahal, NU sendiri mengemban kewajiban untuk menyebarkan Islam sebagai agama yang Rahmatan lil Alamin untuk perdamaian dunia dan akhirat.

“Silakan warga NU menggunakan hati nurani masing-masing dalam memilih. Tentu kita berharap akan terpilihnya pemimpin dengan akhlakul karimah, taat agama dan beribadah, taat bernegara, serta memiliki budi pekerti yang baik,” pungkasnya. (*)

Editor: miminradar-Radar Banjarmasin

Tags

Rekomendasi

Terkini

Pertanyakan Konsistensi Dinas PUPR

Selasa, 23 April 2024 | 08:45 WIB

Kebakaran, Duit Sisa THR Ikut Hangus

Sabtu, 20 April 2024 | 09:15 WIB
X