Arus lalu lintas di Kalsel saat ini terbilang lancar, hanya beberapa titik yang sesekali terjadi kepadatan. Namun, kondisi di ibu kota negara itu bisa saja terjadi di Banua. Apabila kapasitas jalan tidak ditingkatkan, sedangkan kendaraan setiap tahunnya terus bertambah.
-----
Untuk mengetahui kondisi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel melakukan kajian khusus untuk penanganan jalan yang menghubungkan wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, dan Barito Kuala dan Tanah Laut (Banjarbakula).
Kasi Bina Teknik Jalan dan Jembatan pada Dinas PUPR Kalsel Isma Agrianti mengatakan, berdasarkan hasil kajian itu, jalan di wilayah Banjarbakula diprediksi mengalami kemacetan parah atau crowded pada 2034 apabila tidak ada penanganan sama sekali.
"Oleh karena itu, dalam kajian ada beberapa penanganan yang harus dilakukan agar lalu lintas di Banjarbakula tetap lancar," katanya kepada Radar Banjarmasin.
Dia mengungkapkan, penanganan yang dilakukan yakni berupa pelebaran dan perbaikan jalan. Serta, pembangunan jalan alternatif dan fly over. "Paling banyak penanganan ada di Kota Banjarmasin," ungkapnya.
Dirincikan Isma, di Banjarmasin ada beberapa titik jalan yang perlu dilebarkan dan diperbaiki. Diantaranya, ruas Jalan Gatot Subroto dan jalan utama Sungai Andai.
"Di Banjarmasin juga diperlukan pembangunan fly over. Yaitu, di persimpangan Jalan Pangeran Antasari. Karena di sana kalau pagi dan sore hari biasanya terjadi kepadatan kendaraan," ujarnya.
Selain di Banjarmasin, dia menyampaikan Jalan Gubernur Syarkawi yang menghubungkan Batola - Banjar dan Banjarbaru juga perlu diperbaiki. "Warga Kalimantan Tengah apabila mau ke Bandara Syamsudin Noor juga lewat sana, jadi jalan itu perlu dilebarkan dan diperbaiki supaya tidak terjadi kemacetan," paparnya.
Kemudian, dalam kajian juga menyebutkan bahwa Jalan Martapura Lama yang menghubungkan Banjarmasin dan Kabupaten Banjar juga perlu diperbaiki. "Karena jalan ini jadi alternatif Jalan A Yani, bagi masyarakat dari Banjarmasin mau ke Banjar," papar Isma.
Ruas terakhir yang perlu penanganan kata dia ialah Jalan A Yani yang menghubungkan Banjarbaru dan Tanah Laut. Karena menurutnya arus lalu lintas di jalan ini nantinya semakin padat apabila ibu kota negara sudah pindah ke Kaltim. "Sehingga kita berharap pemerintah pusat dapat menangani jalan yang menjadi kewenangan mereka," ujarnya.
Sedangkan untuk ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, dia menyebut penanganan akan dimulai pada tahun ini. "Tapi tergantung anggaran. Kalau tidak cukup maka diundur ke tahun berikutnya," sebutnya.
Lalu bagaimana dengan penanganan jalan ke arah Hulu Sungai? Ismi menyampaikan, pihaknya masih belum melakukan kajian. Sebab, saat ini fokus mereka menangani wilayah Banjarbakula sebagai pintu gerbang ibu kota negara baru. "Mungkin nanti selanjutnya kita lakukan kajian lagi yang ke arah sana (Hulu Sungai)," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kalsel, Nurul Fajar Desira menilai, akses dari Banjarmasin dan Banjarbaru ke arah Hulu Sungai sangat memerlukan tambahan jalan alternatif.
