MANAGED BY:
SENIN
26 JULI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE
Senin, 14 Juni 2021 12:47
OTT Pelayanan Publik, Perlukah?
Penulis: Muhammad Firhansyah

PROKAL.CO,

Ide Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu, mengenai usulan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Pelayanan Publik menjadi cukup viral di media sosial. Respons publik beragam atas gagasan ini, menjadi menarik untuk dikupas secara mendalam. Apakah ide OTT ini adalah hal yang diperlukan untuk dilakukan oleh Ombudsman atau lembaga penyelenggara pelayanan publik lainnya.

==========================
Oleh: Muhammad Firhansyah
Kepala Keasistenan Pemeriksaan Perwakilan Ombudsman RI Kalsel
==========================

Hemat saya, ide/gagasan ini patut diapresiasi. Setidaknya ada suara dari kepala daerah yang memiliki konsen dan komitmen baik terhadap pelayanan publik. Sebab tidak terlalu banyak kepala daerah yang benar-benar serius dalam memperbaiki dan menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik, tanpa permintaan imbalan dan jasa, non diskriminasi dan berkualitas serta berkeadilan.

Hal ini dapat di lihat dari hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman setiap tahunnya (kecuali di masa Covid-19) masih ada kab/kota atau daerah yang masih masuk zona kuning, bahkan merah, padahal UU Pelayanan Publik sudah lama disahkan sejak 2009 atau sekitar 12 tahun lalu.

Dalam aturan Ombudsman RI, baik UU No 37/2008 tentang Ombudsman RI maupun UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik, termasuk aturan turunannya tidak mengenal namanya “OTT”.

Begitupun juga bila merujuk pasal 1 angka 19 KUHAP yang ada hanya istilah tertangkap tangan (tanpa kata “operasi”), dimana maknanya tertangkap tangan: pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau, dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”. Maka, bila tidak memenuhi unsur di atas maka tindakan tersebut termasuk tangkap tangan tidak sah.

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 26 Juli 2021 11:48

PPKM dan Quote Einstein

Pada saat menulis ini, Kalsel di ambang pembatasan lagi. Seorang…

Kamis, 22 Juli 2021 14:32

Daging Sapi

SAYA menyukai daging sapi, pada waktu bersamaan juga membenci lemak…

Kamis, 15 Juli 2021 14:29

PTM Mikro Darurat

BIASANYA, sebelum menulis suatu isu, saya sudah tahu harus menyampaikan…

Kamis, 08 Juli 2021 13:06

Kaset Pita

GENERASI kami dibesarkan oleh kaset pita yang bisa jamuran dan…

Sabtu, 03 Juli 2021 11:00

Mencegah Invasi Varian Delta di Kalsel

Varian Delta B.1.617.2 pada saat ini menjadi pusat perhatian dunia.Virus…

Jumat, 02 Juli 2021 15:04

Delta Force

SAMA seperti Anda, saya juga bosan dengan liga corona ini.…

Jumat, 02 Juli 2021 09:20

SKPP sebagai Aktivitas Literasi Demokrasi Kaum Muda

Perhelatan Pemilu Tahun 2019 dan Pilkada Tahun 2020 menyisakan beberapa…

Kamis, 01 Juli 2021 14:53

Daya Beli dan Gelombang Kedua Pandemi

Jumlah kasus positif Covid-19 mencapai dua juta orang, bukan sekadar…

Selasa, 29 Juni 2021 08:48

Mengenal Program Sekolah Penggerak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan…

Kamis, 24 Juni 2021 11:07

Darurat Ular

PADA 13 Maret 1931, Niuwe Tilburgsche Courant menurunkan headline, 'Banjarmasin…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers