BANJARBARU - Memulai tahun ajaran baru 2021-2022 bulan Juli nanti, sejumlah sekolah di Banua berencana melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM). Sayangnya, hingga kini masih banyak guru yang belum disuntik vaksin Covid-19.
Padahal, vaksinasi untuk tenaga pendidik menjadi salah satu syarat bagi sekolah untuk menggelar belajar tatap muka. Agar penularan virus corona di satuan pendidikan dapat diminimalisir.
Dinas Kesehatan Kalsel mencatat, per 10 Juni 2021 realisasi vaksinasi guru di kabupaten/kota rata-rata masih di bawah 60 persen. Bahkan, Kabupaten Banjar baru 10,3 persen.
Hanya ada empat daerah yang realisasi vaksinasi guru di atas 60 persen. Yakni, Kota Banjarbaru, 83,8 persen; Balangan, 70,30 persen, Hulu Sungai Selatan, 72,55 persen dan Tapin 63,56 persen.
Terkait masih rendahnya realisasi vaksinasi terhadap guru, Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, M Muslim mengatakan, pemerintah terus berupaya melakukan percepatan.
"Namun, tidak semua guru bisa diberi vaksin. Ada beberapa guru yang tidak memenuhi kriteria. Misal kondisi tubuh yang tidak memungkinkan atau punya penyakit bawaan," katanya.
Namun, dia memastikan realisasi vaksinasi guru tidak menghambat rencana PTM pada tahun ajaran baru nanti. "Karena pembukaan sekolah tidak langsung serentak semua. Bertahap tergantung kesiapan sekolah," ucapnya.
Sementara itu, terkait rencana PTM di Banua, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, M Yusuf Effendi menyampaikan, dari 354 SMA/SMK dan SLB sudah ada 200 sekolah yang menyerahkan laporan kesiapan melaksanakan PTM. "Jadi 60 persen sekolah yang sudah melapor," katanya.
Diungkapkannya, awalnya cuma 78 sekolah yang melaporkan kesiapan PTM. Namun setelah pihaknya mengimbau, satuan pendidikan tidak diperkenankan melaksanakan PTM apabila tidak menyerahkan laporan, semakin banyak sekolah yang menyampaikan kesiapan. "Dari 78 sekolah, berkembang jadi 100. Lalu sekarang sudah 200 sekolah," ungkapnya.
Disampaikan Yusuf, bahan laporan yang diserahkan satuan pendidikan berisikan tentang syarat-syarat pelaksanaan PTM. "Seperti persetujuan orang tua, kesiapan protokol kesehatan dan keterangan dari Satgas Covid-19 mengenai posisi sekolah berada dalam zona apa," tuturnya.
Saat ini kata dia, pihaknya masih menunggu laporan dari sekolah lainnya. Selanjutnya, mereka akan membahas satu per satu sekolah yang layak melaksanakan PTM. "Kami bahas dulu di internal dinas. Kemudian dibahas lebih lanjut dengan melibatkan dinas terkait lainnya, termasuk PGRI dan Satgas Covid-19," paparnya.
Setelah sudah menentukan sekolah mana saja yang layak melaksanakan PTM, selanjutnya dilakukan simulasi belajar tatap muka di masing-masing sekolah. "Kalau dalam simulasi memang memenuhi syarat, baru kami meminta persetujuan pelaksanaan PTM ke gubernur. Jadi, tergantung gubernur setuju atau tidak," beber Yusuf.
Lanjutnya, pihaknya menargetkan akhir Juni data sekolah yang layak melaksanakan PTM sudah diajukan ke Gubernur Kalsel. "Jika disetujui, maka awal tahun ajaran baru 2021-2022 Juli nanti sudah ada sekolah yang melaksanakan PTM secara terbatas," ujarnya.
Dia menegaskan, sekolah yang mau melaksanakan belajar tatap muka harus melihat zonasi pemukiman siswa, guru dan tenaga pendidiknya. Kalau berada di zona hijau dan kuning maka sekolah diperkenankan buka. "Tapi kalau zona merah dan orange, sekolah tidak dibolehkan buka," tegasnya. (ris/ran/ema)
