BANJARBARU - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyoroti rendahnya realisasi anggaran belanja daerah. Berdasarkan data per 11 Juni 2021, serapan APBD provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia baru mencapai 24,41 persen. Padahal, kata dia, idealnya minimal sudah 40 sampai 50 persen pada pertengahan tahun.
Sementara itu, khusus untuk APBD Kalsel, data Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel menyebutkan, ternyata realisasinya juga belum mencapai 40 persen.
Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), Agus Dyan Nur menyampaikan, hingga bulan ini realisasi anggaran belanja Kalsel barus sekitar 34 persen.
Namun, dengan realisasi APBD sebesar itu ucap Agus, hingga kini pihaknya belum menerima arahan dari Mendagri agar mempercepat serapan APBD. "Aku belum dapat laporan dari Mendagri (terkait realisasi APBD)," katanya.
Karena menurutnya, dengan realisasi APBD 34 persen, belum diketahui apakah Kalsel masuk dalam jajaran provinsi dengan serapan anggaran belanja rendah atau tinggi. "Kita belum lihat data realisasi untuk seluruh provinsi sebagai perbandingan. Jadi tidak tahu, apakah realisasi kita tinggi atau rendah," ujarnya.
Ditanya, kendala apa saja yang dihadapi untuk mengejar realisasi serapan anggaran. Sehingga, serapan APBD provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia baru mencapai 24,41 persen. Agus enggan menjawabnya.
Rendahnya realisasi APBD sendiri disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian saat Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota Tahun 2021 Gelombang II, secara daring dari Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (14/6).
"Dengan perincian realisasi APBD provinsi sebesar 26,85 persen dan realisasi APBD kabupaten/kota sebesar 23,22 persen. Padahal idealnya, pada pertengahan tahun, realisasi belanja daerah sudah mencapai minimal 40-50 persen," katanya.
Kondisi ini, ungkapnya, harus terus dievaluasi. Dia juga memerintahkan para kepala daerah bisa merealisasi anggaran untuk program yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti padat karya.
"Kita akan evaluasi terus, ini setiap minggu saya evaluasi, tolong belanjakan, buat eksekusi program, tapi program kalau bisa yang padat karya, yang bisa dirasakan oleh masyarakat," bebernya.
Tito menambahkan, pemerintah telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 sebesar 5 persen. Meski pada kuartal pertama terkontraksi sebesar 0,74 persen, namun sesuai dengan target pemerintah, pertumbuhan ekonomi akan naik di kuartal kedua dengan target pertumbuhan sebesar 7 persen.
Menurut Tito target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai apabila pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam melakukan realisasi belanja. Sehingga pandemi Covid-19 dapat terselesaikan, dan ekonomi kembali bangkit.
"Tolonglah sekali lagi Bapak/Ibu sekalian, pesan saya amati belanja, panggil Sekda-nya, panggil OPD, genjot mereka untuk mengeksekusi program yang sudah direncanakan. Segera eksekusi, belanja pemerintah dan swasta membuat daya beli masyarakat meningkatkan ekonomi," tutup Tito. (ris/ran/ema)
