MANAGED BY:
JUMAT
17 SEPTEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Senin, 28 Juni 2021 11:46
SEMRAWUT..!! Tata Cara Pengelolaan Aset Seperti ini Bikin HST Tak Raih WTP
ASET KENDARAAN: Bus milik Dinas Kominfo HST yang terparkir di belakang kantor BPKAD HST. Dilihat dari pelat, pajak kendaraan ini mati bulan September tahun 2021.

BARABAI - Pengelolaan aset milik Pemkab Hulu Sungai Tengah (HST) dianggap semrawut. Hal ini terungkap setelah ditemukannya aset daerah berupa kendaraan roda dua yang pajaknya menunggak sampai sembilan tahun. Bahkan beberapa ditemukan hanya tinggal pelat.

 

“Ternyata kami menemukan kendaraan roda dua di Dinas Pendidikan HST yang menunggak pajaknya dari tiga tahun hingga sembilan tahun,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) HST, Teddy Taufani, Rabu (23/6) lalu.

Temuan ini setelah dilakukan inventarisasi barang sejak Senin (21/6), dan akan selesai Selasa besok. “Jumlah aset kami sesuai data diperkirakan mencapai ratusan unit dan dari laporan SKPD beberapa hari ini. Untuk jumlah totalnya nanti menunggu rekap,” bebernya.

Diceritakan Teddy, ada tiga dinas dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) terbanyak memiliki aset kendaraan roda dua. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian. Saat diminta membawa kendaraan untuk didata, banyak yang tidak bisa menunjukkan kendaraan tersebut. “Banyak yang tidak datang. Jadi kami tidak tahu apakah motor itu telah rusak, hilang, atau dijual. Kami hanya meminta mereka mengirimkan foto pelat motor kendaraan tersebut,” jelasnya.

Terkait pajak kendaraan, Teddy menjelaskan jika beban pembayarannya selama ini ditanggung oleh pengguna aset tersebut. “Termasuk pemeliharaannya,” tegasnya.

Menurut Teddy, salah satu permasalahan klasik inilah yang membuat HST tidak meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan seperti ini memang sudah terjadi berulang-ulang. “Ini menjadi temuan klasik BPK, dari temuan berulang-ulang hingga berulang tahun. Kemudian data KIB tidak informatif, hanya menyertakan nomor pelatnya saja. Tanpa merincikan jenis dan nomor rangkanya,” akunya.

Sejak tahun 2002, sesuai aturan seluruh aset daerah termasuk kendaraan harus berneraca. Menyusun neraca aset tersebut harus dilakukan pihak ketiga. Sayangnya, hal itu tidak dilakukan dengan baik. Pencatatan aset selalu tidak sesuai seharusnya. "Padahal setiap tahun kami minta kepada SKPD untuk input data aset itu, namun kebanyakan tidak valid dan informatif. Hingga akhirnya menjadi temuan BPK tiap tahun,” bebernya.

Teddy berharap petugas pengelola barang di masing-masing SKPD agar jangan asal-asalan lagi input data. "Karena petugas itu ada honornya, maka kami sarankan kepada bupati untuk dikurangi tunjangan jika masih asal-asalan mengisi data. Karena akan berdampak terhadap penilaian BPK," tegasnya.

Setelah diinventarisasi nanti akan ketahuan seluruh aset roda dua dan roda empat, apakah kendaraan itu masih baik, rusak ringan, dan rusak berat. "Jika kemudian rusak ringan, maka akan kami lelang. Bila rusak berat tidak ada nilai ekonomisnya maka akan dihapus dan akan dimusnahkan," tuntasnya.

Anggota DPRD HST, Yajid Fahmi meminta agar permasalahan ini jangan dianggap remeh. Tidak dapatnya predikat WTP oleh BPK akan memengaruhi Dana Insentif Daerah (DID) dari pusat untuk HST. “Jangan sampai ini menjadi temuan tiap tahun. Artinya tidak ada upaya nyata untuk memperbaiki. Saya harap ke depannya aset barang ini segera selesai,” kritiknya, kemarin.(mal/dye/ema)


BACA JUGA

Kamis, 16 September 2021 19:11

Geram, Risma Sampai Pukul Meja karena Banyak Program Bantuan Tidak Tersalur

BANJARBARU - Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini marah besar ketika…

Kamis, 16 September 2021 19:08

Warga Minta Jembatan Alalak Dibuka Sebelum Diresmikan

BANJARMASIN - Kontrak kerja pekerjaan Jembatan Sungai Alalak resmi berakhir…

Kamis, 16 September 2021 18:58

Pelaku Usaha Minta Jangan Diketati Lagi   BANJARMASIN - Turunnya…

Kamis, 16 September 2021 18:57

Suka-Duka Bank Sampah Sekumpul yang Mampu Bertahan Hingga 10 Tahun

Katanya sampah bernilai ekonomis. Namun retorika itu sangat sulit. Terlebih…

Kamis, 16 September 2021 16:02

Wali Kota Banjarbaru Belum Keluarkan Edaran, Meski Pusat Sudah Umumkan PPKM Turun Level

BANJARBARU - Pemerintah pusat melalui Sekretariat Kabinet menginformasikan ada penurunan…

Kamis, 16 September 2021 16:00

Mengobati Rindu Siswa, Penilaian Tengah Semester Dilakukan Tatap Muka

Wajah siswa-siswi SMP di Banjarmasin kemarin (15/9) terlihat berseri-seri. Sekian…

Kamis, 16 September 2021 15:56

Banjarmasin Pasang Status Waspada Banjir

BANJARMASIN – Hasil koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel…

Kamis, 16 September 2021 15:47

Soal Data Covid-19, Banjarmasin dan Pusat Kini Sudah Sepaham

BANJARMASIN – Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Machli Riyadi diutus wali…

Kamis, 16 September 2021 14:22

Tes Pertama, 19 Orang Tidak Hadir, Ruangan Suhu Tinggi Tidak Terpakai

KANDANGAN – Hari pertama pelaksanaan tes seleksi kemampuan bidang (SKB)…

Kamis, 16 September 2021 14:19

Punya KTP dan Kartu Ujian, Bisa Gratis Swab

MARABAHAN - Pemkab Batola memastikan gratis swab antigen untuk peserta…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers