BANJARMASIN - Nasib jaminan kesehatan untuk guru honorer di bawah naungan Dinas Pendidikan Banjarmasin masih samar.
Iuran BPJS Kesehatan untuk bulan Januari sampai Juni belum dibayarkan. Alasannya, masih ada tunggakan. Dampaknya, asuransi kesehatan para pengajar non PNS itu diputus.
Bahkan, untuk berjaga-jaga kalau jatuh sakit, para guru honorer ini malah disarankan untuk mendaftar ke BPJS sebagai peserta mandiri.
Menanggapi persoalan itu, Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin, Noor Latifah meminta Disdik secepatnya berkoordinasi dengan BPJS.
"Dalam waktu dekat, kami di Komisi IV akan rapat bersama Disdik dan guru honorer terkait persiapan tes PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Di situ, sekalian kami tanyakan soal tunggakan di BPJS ini," kata Latifah, kemarin (30/6).
"Saya ingin tahu, langkah ke depan Disdik apa. Sebelumnya, saya juga akan tanyakan ke BPJS," tambah politikus Partai Golkar itu.
Baginya, penting untuk memahami akar masalahnya. Karena Disdik sendiri tampak masih kebingungan.
Lalu, keperluan sinkronisasi data. Dulu iuran itu dibayarkan Bidang PTK Disdik. Belakangan, karena perubahan regulasi dari Kementerian Dalam Negeri, digeser ke Bidang Bina SD dan SMP Disdik.
Latifah menuntut agar proses pelimpahan itu berjalan lancar dan tak menimbulkan masalah baru.
Apalagi, jumlahnya tidak sedikit. Ada 1.777 guru honorer yang tersebar di SD dan SMP negeri di Banjarmasin.
Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengaku sudah mengetahui adanya tunggakan iuran BPJS itu sejak tahun 2020 lalu.
Bahkan sebelum ia mengambil cuti untuk mengikuti pemilu. Hingga sekarang dilantik sebagai kepala daerah periode kedua.
Yang Ibnu sayangkan, Disdik tak kunjung melaporkan hasil upaya penyelesaian masalah tunggakan tersebut. "Saya juga belum sempat meng-update," ujarnya kemarin di Balai Kota.
Dia berharap, jika memungkinkan, tunggakan itu segera dilunasi. Apalagi sudah dialokasikan di APBD. "Tapi kalau tak bisa lagi, mau tak mau, memang harus secara mandiri," tutup Ibnu. (war/fud/ema)
