Ditolak DPRD Banjarmasin dan diprotes pelanggan, PDAM Bandarmasih menunda kenaikan tarif meteran air.
---
BANJARMASIN - Direktur Utama PDAM Bandarmasih, Yudha Achmadi berjanji akan segera mengeluarkan surat keputusan (SK) penundaan tersebut.
"Ditunda sampai Desember nanti," ujarnya di Balai Kota (6/7). Sekali lagi ia menekankan, ini penyesuaian tarif, bukan kenaikan. Mengingat tarif tersebut tak pernah diperbarui sejak 2017 lalu, terlepas dari inflasi ekonomi.
Yudha mengakui, PDAM sangat membutuhkan penyertaan modal dari pemko guna peremajaan infrastruktur perusahaan.
Mengingat pemasukan dari pelanggan masih kecil sekali dan belum bisa diandalkan.
Suntikan modal dari APBD itu terganjal lantaran PDAM belum berubah status dari BUMD menjadi perumda, sesuai yang dituntut undang-undang.
"Kami berharap, penundaan ini bisa menarik perhatian DPRD untuk mempercepat penyertaan modal tersebut," jelas Yudha.
Ditanya soal kondisi finansial PDAM, Yudha mulai melihat tanda-tanda kemerosotan. Ia memprediksi, target setoran pendapatan asli daerah (PAD) 2021 takkan tercapai.
Plh Sekdako Banjarmasin, Mukhyar menimpali, enam bulan adalah waktu yang cukup untuk menuntaskan transisi status PDAM.
"Dalam kurun waktu itu, raperda yang mandek di DPRD bisa disahkan. Agar penyertaan modal bisa diselesaikan pemko," ujarnya.
Ke depan, bila penyertaan modal itu cukup untuk mengatasi masalah keuangan PDAM, bukan tak mungkin penundaan berubah menjadi pencabutan. "Maka kami meminta bantuan dewan," tutup Mukhyar.
Sementara itu, Direktur Operasional PDAM Bandarmasih, Supian mengungkap, tanpa penyesuaian biaya meteran, sejumlah proyek terpaksa ditunda. Minimal dipangkas.
Contoh, rencana pemasangan pipa sepanjang 100 meter, kemungkinan dicicil 50 meter dulu.
