BANJARBARU - Melihat kasus Covid-19 yang mengalami tren kenaikan akhir-akhir ini, membuat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di sejumlah kabupaten di Kalsel terancam kembali tertunda.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalsel, Zulkifli mengatakan, tingginya kasus Covid-19 di Jawa Barat membuat Kementerian Dalam Negeri meminta agar Pilkades di daerah itu ditunda. Apabila kasus Covid-19 di Kalsel juga meninggi, bisa jadi Pilkades di Banua juga diminta ditunda.
"Memang ada imbauan dari kementerian untuk menunda dulu Pilkades, tapi baru ditujukan untuk Jabar. Namun, kita juga mlihat kalau di Kalsel kasus Covid-19 semakin meningkat lebih baik (Pilkades) ditunda," katanya, kemarin.
Dia mengungkapkan, dari 8 kabupaten yang ingin melaksanakan Pilkades tahun ini. Baru Kabupaten Banjar yang sudah menyelesaikannya. "Sedangkan Barito Kuala baru sebagian. Sementara 6 kabupaten lainnya belum melaksanakan," ungkapnya.
Disampaikan Zulkifli, total ada 628 desa dari delapan kabupaten yang akan menggelar pilkades pada tahun ini. "Dalam pelaksanaannya, pemerintah kabupaten harus mendukung dari anggarannya melalui revisi anggaran," ucapnya
Dirincikannya, desa yang menggelar pilkades paling banyak di Barito Kuala. Di kabupaten ini ada 163 desa yang melaksanakan pemilihan pucuk desa. Kemudian, 150 desa di Hulu Sungai Tengah dan 140 desa di Banjar.
"Sisanya, di Hulu Sungai Utara ada 73 desa, Tabalong ada 46 desa, Tanah Laut 26 desa, Balangan ada 19 desa dan Kotabaru ada 11 desa," rincinya.
Zulkifli menegaskan, kalau pun nanti bisa digelar, pilkades dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Yakni, membatasi kapasitas orang yang hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Kapasitas maksimal 500 pemilih, supaya tidak terjadi kerumunan," tegasnya.
Sistem pengawasan protokol kesehatan di TPS kata dia melibatkan sejumlah unsur. Mulai dari TNI, Polri, pemerintah desa, kecamatan dan lain-lain. "Karena di tengah wabah, jadi menjaga prokes menjadi fokus dalam pelaksanaan Pilkades," katanya.
Dia berharap, kepala desa yang terpilih nantinya bisa mendorong pembangunan di desa agar lebih maju lagi. "Apabila desa itu hasil pilihan dari demokrasi rakyat, maka otonomi desa bisa berkembang," bebernya.
Sementara itu, Bupati Tanah Laut Sukamta berharap, Pilkades yang sudah mereka rencanakan pada bulan November mendatang pelaksanaannya tidak tertunda lagi. "Pilkades laksanakan November ini dengan baik," sebutnya.
Perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Tanah Laut sendiri ucapnya, saat ini banyak berasal dari perkantoran dan perusahaan. Tetapi secara keseluruhan ritme perkembangan kasusnya berada di kategori aman.
"Sebagai tindak lanjut pencegahan penyebaran Covid-19, maka kegiatan dinas luar daerah dibatasi. Sekarang tidak saya izinkan yang ke luar daerah Jawa, Sumatera, dan Bali," tegas Sukamta. (ris/ema)
