BANJARMASIN - Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Banjarmasin menggelar musyawarah cabang (muscab) ke-5, Sabtu (10/7) tadi.
Digelar di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjarmasin, muscab memilih Hamsani Ketua Pertuni yang baru. Menggantikan Arsyad yang kini menjabat sebagai Dewan Pengawas Pertuni Banjarmasin.
Namun, di balik kesuksesan muscab, ada catatan penting yang harus diperhatikan pemko. Yakni perihal fasilitas kantor wali kota yang belum ramah bagi para disabilitas.
Tak sedikit warga penyandang disabilitas yang hadir, kesulitan untuk naik maupun turun dari aula. Rata-rata pasti meminta bantuan.
Ambil contoh, bagi para pengguna kursi roda, mereka terpaksa menaiki tangga dengan merangkak. Sedangkan para tunanetra mesti berpegangan di pagar tangga atau tangan rekannya.
Kenyataan itu diakui Sekretaris Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Banjarmasin, Ahmad Riyad. "Kami berharap pemko bisa memperhatikannya," harapnya.
Kendati demikian, ia tetap mengapresiasi sejumlah sarana yang dibangun pemko untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. "Misalkan trotoar yang disertai guiding block," sebutnya.
Ke depan, bukan hanya di kantor wali kota, ia juga menuntut fasilitas ramah disabilitas di sejumlah objek wisata.
"Agar pembangunan kota bisa mencakup semua golongan. Termasuk untuk kami. Apalagi pemko sudah mendeklarasikan Banjarmasin sebagai kota inklusif," tambahnya.
Faktanya, kalau dihitung-hitung, baru 15-20 persen fasilitas kota yang dibangun dengan memperhatikan kebutuhan kaumnya. "Artinya masih banyak yang harus dibenahi," pesannya.
Kembali pada muscab itu, ada agenda yang harus diperjuangkan, yakni perihal peningkatan kesejahteraan anggota.
Dewan Pengawas Pertuni, Arsyad berharap pemko meningkatkan program pembinaan, kesempatan atau ruang berusaha. Di mana pun, tentu sesuai kemampuan masing-masing.
Karena mereka juga berhak atas akses ekonomi. "Tidak hanya dikenal sebagai tukang pijat. Tapi juga diberi peluang untuk membuka atau mencoba usaha lainnya," tutupnya. (war/fud/ema)
