BANJARMASIN – Hari pertama pembelajaran tatap muka tahun ajaran baru jenjang SMP di Banjarmasin Senin (12/7) kemarin mulai dilaksanakan. Salah satunya di SMPN 7 Banjarmasin. Namun karena hari pertama, maka hanya dilakukan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk siswa kelas 7. Sedangkan untuk kelas 8 dan 9 masih dengan metode pembelajaran online atau jarak jauh.
Untuk PTM di SMP 7 akan digelar dengan metode pembagian siswa atau sif. Contohnya sif pertama masuk hari Senin, Rabu dan Jumat. Sisanya Selasa, Kamis dan Sabtu yang masuk di sif kedua. “Di luar sif, siswa melakukan pembelajaran online,” ujar Kepala SMPN 7 Banjarmasin, Kabul kemarin.
Sementara pembelajaran tatap muka (PTM) bagi siswa SMA/SMK dan SLB di Kalsel pada awal tahun ajaran baru kemarin batal terlaksana. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) menandai awal tahun ajaran pun hanya dilaksanakan secara online.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kalsel, Tumiran mengungkapkan, lantaran tak adanya rekomendasi dari Satgas Covid-19 untuk menggelar PTM, akhirnya MPLS hanya dilakukan melalui daring. “Ini juga sesuai surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel,” ujarnya kemarin.
Dikatakannya, padahal SMA Negeri 5 Banjarmasin sudah disiapkan sebagai sekolah piloting PTM dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Karena tak keluarnya rekomendasi, akhirnya batal dilaksanakan. “Kalau SMA lain yang tak piloting sejak awal memang sudah disiapkan online kembali. Jadi tak ada yang turun ke sekolah,” sebutnya.
Dia mencontohkan seperti di SMAN 4 Banjarmasin. Di sekolah yang dia pimpin itu, pembelajaran di awal tahun ajaran sudah diputuskan kembali secara online. “Tak ada rekomendasi bagi sekolah kami. Hanya SMAN 5 di Banjarmasin, tapi itu pun batal,” tutur Tumiran.
Seperti diketahui, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel sudah menyiapkan beberapa sekolah di Kalsel sebagai piloting PTM. Jumlahnya sebanyak 30 sekolah, dengan rincian 13 SMA, 11 SMK dan 6 SLB di Kalsel. Sekolah ini bahkan sudah dilakukan persiapan matang demi terlaksananya PTM. Dari kesiapan sarana hingga sumber daya manusianya.
Terpisah, Kepala SMAN 5 Banjarmasin, Muchlis Takwin mengatakan, batalnya PTM digelar di sekolahnya tak menjadi permasalahan. Pasalnya, mereka sudah menyiapkan dua konsep pembelajaran, yakni PTM dan online. “Plan A dan plan B sudah kami siapkan sejak awal, jadi tak masalah,” tuturnya kemarin.
Dia memaklumi dan memahami keputusan yang diambil oleh pemerintah ini dengan membatalkan PTM di tahun ajaran baru kali ini. Masih tingginya kasus Covid-19 di Kalsel, menurutnya memang harus ditangani secara maksimal atau tak setengah-setengah. “Kami sangat memahami, pemerintah sudah sangat bijak mengambil keputusan ini. Saya juga yakin kajian ini juga sangat komprehensif,” ujarnya.
Dia meminta kepada orang tua agar memaklumi keadaan saat ini. Terlebih, tren kenaikan kasus baru Covid-19 juga sedang naik. “Hal ini kan tidak kita inginkan. Tapi ketika kasus melandai dan nanti SMAN 5 Banjarmasin disiapkan menjadi piloting, kami sudah siap,” tandasnya.
Sementara, di saat sejumlah kabupaten dan kota yang sudah memberlakukan PTM diminta untuk segera melakukan evaluasi. Hal ini disampaikan Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA kemarin. Faktornya, terjadinya peningkatan kasus Covid-19 dalam dua pekan terakhir.
Dia menuturkan, bahwa dirinya sudah melakukan komunikasi langsung dengan sejumlah kepala daerah yang memiliki rencana menggelar PTM. Yakni Wali Kota Banjarmasin dan Banjarbaru, Bupati Batola serta Bupati Hulu Sungai Utara. Dari 4 daerah tersebut, hanya Kota Banjarbaru yang dipastikan menunda PTM. Sementara, 3 daerah lainnya sudah memberlakukan PTM mulai kemarin. “Untuk SMA/SMK dan SLB kewenangan pemprov tak saya izinkan. Sedangkan kabupaten kota harus segera evaluasi,” tegasnya.
Disampaikannya, kepada kabupaten dan kota yang berencana menggelar PTM, harus memenuhi indikator PTM. Salah satunya adalah seluruh guru harus sudah divaksin. Selain itu pesannya, mobilitas siswa hingga penerapan sarana protokol kesehatan juga harus dipenuhi. “Saya minta Satgas Covid-19 di daerah harus memeriksa kesiapannya,” ingatnya.
Disebutkannya, dari 13 kabupaten dan kota di Kalsel, 9 diantaranya zona oranye. “Jika ada kabupaten dan kota yang tak memenuhi indikator pelaksanaan PTM, saya minta untuk ditunda,” tegasnya. (mof/tof/ema)
