MANAGED BY:
SENIN
18 OKTOBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Kamis, 22 Juli 2021 15:08
Berjuang Keras Bertarung di MK, Tim Denny Minta Hakim Abaikan Ambang Batas
TAYANG LAGI: Suasana sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan, di Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin. | FOTO: M OSCAR FRABY/RADAR BANJARMASIN

BANJARMASIN - Denny Indrayana benar-benar berjuang keras di Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin. Dia bermaksud membuktikan tuduhan pelanggaran hingga masifnya kecurangan yang terjadi saat penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Kalsel 9 Juni lalu.

Dalam dalilnya, dia menuding pelanggaran dan kecurangan seperti politik uang, pengerahan aparat birokrasi tingkat desa, intimidasi, tidak jalannya proses hukum di Bawaslu hingga tudingan keberpihakan penyelenggara KPU kepada paslon petahana, Sahbirin Noor-Muhidin.

Ada 7 dalil yang diajukan bergantian oleh kuasa hukumnya, Bambang Widjojanto dan Heru Widodo. Mereka menguatkan dengan 610 bukti. Ratusan alat bukti itu diantaranya berupa kesaksian, dan bukti handphone, video, rekaman suara, serta dokumen yang menggambarkan peristiwa pelanggaran dan kecurangan selama PSU Pilgub Kalsel.

Disampaikannya, tujuh dalil pelanggaran dan kecurangan PSU yang pihaknya hadirkan tersebut bukanlah by accident, tetapi by design. “Penyebabnya, peristiwa kecurangannya tidak hanya berulang sejak pemilihan 9 Desember 2020, tetapi sebarannya juga merata di seluruh wilayah PSU,” ujar Bambang.

Apa 7 dalil pelanggaran dan kecurangan yang mereka sangkakan tersebut? Pertama soal politik uang TSM Paslon 1 di seluruh kecamatan PSU, kedua Cagub Sahbirin Noor secara langsung melakukan politik uang. Ketiga, Paslon 1 menggunakan birokrasi dan aparat desa sebagai tim sukses.

Keempat, intimidasi dan premanisme guna memenangkan Petahana. Kelima, penegakan hukum Bawaslu tidak berjalan. Keenam, KPU Kalsel berpihak kepada Petahana. Dan ketujuh, KPU Kalsel mengacaukan DPT.

Sebelum menyampaikan hal tersebut, dia menekankan wewenang MK mengesampingkan syarat ambang batas permohonan sengketa hasil pemilihan sebagaimana diatur Pasal 158 UU Pilkada. Menurutnya, 610 alat bukti seharusnya menjadi dasar mengapa MK perlu mengesampingkan ambang batas dan memeriksa pokok permohonan sebagaimana 16 sengketa Pilkada lainnya.

Sidang kemarin dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto yang didampingi oleh Arief Hidayat dan Enny Nurbaningsih. Sebelum sidang ditutup, Enny meminta kepada para pihak agar menyiapkan bukti lengkap dan detail. Ditekankannya, kasus PHP ini adalah kasus konkret, maka bukti-bukti harus detail dan selengkap mungkin. “Ini kasus konkret, harus detail,” ujarnya.

Sidang lanjutan sendiri akan digeber Jumat (23/7) besok. Agendanya menyampaikan jawaban dari pihak termohon. Meski sempat tertunda lantaran pandemi, MK menegaskan penyelesaian perkara ini akan tetap berlangsung 45 hari setelah diregistrasinya gugatan.

KPU Siapkan 400 Lembar Jawaban

SEMENTARA ITU, lima kontainer kecil berisi dokumen jawaban dan alat bukti dibawa KPU Kalsel ke Jakarta kemarin. Kabarnya, dokumen jawaban sebanyak 400 lembar akan disampaikan ke Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang lanjutan Jumat (23/6) besok.

Sidang lanjutan besok beragenda penyampaian jawaban dari pihak termohon (KPU Kalsel), atas dalil-dalil yang disampaikan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel nomor urut 2, Denny Indrayana-Difriadi.

Meski jumlah kontainer lebih sedikit jika dibandingkan sidang yang lalu. Namun menurut Edy, dokumen dan alat bukti ini lebih banyak karena belum digandakan. Penggandaan dilakukan di Jakarta. Berbeda ketika sidang gugatan lalu yang digandakan di Kalsel.

Selain menghemat ongkos pengiriman, Penggandaan di Jakarta akan lebih efisien karena akan dipilah kembali bersama kuasa hukum. “Jawaban dan bukti pada gugatan kali ini bahkan lebih banyak jika dibandingkan saat gugatan pertama lalu,” beber Komisioner KPU Kalsel, Edy Ariansyah kemarin.

Diungkapkannya, tak hanya menyiapkan jawaban dari dalil-dalil yang disampaikan Denny-Difri pada sidang pendahuluan kemarin, KPU Kalsel juga menyiapkan semua dokumen kegiatan pasca putusan MK sebelumnya yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 827 tempat pemungutan suara (TPS) 9 Juni lalu. “Tak hanya bantahan dan jawaban yang disiapkan. Semua kegiatan akan kami sempaikan ke majelis hakim,” sebutnya.

Meski tak mau terperinci menyampaikan bantahan yang didalilkan oleh pihak pemohon, Edy sedikit membuka suara terkait salah satu dalil yang disangkakan pemohon soal DPT dan rekrutmen anggota KPPS yang terjadi dugaan pelanggaran. “Tunggu saja jawaban kami. Tapi apa yang disangkakan tersebut kami ada buktinya lengkap,” ujarnya.

Dia mencontohkan soal daftar pemilih tetap PSU yang disebut kacau. Padahal terangnya, saat PSU lalu, tak ada perubahan DPT, termasuk DPT pindahan. “Kami hanya melakukan pencermatan. Tak ada menambah dan mengurangi. Kecuali pemilih tersebut sudah tak memenuhi syarat seperti meninggal dan menjadi anggotq TNI/Polri. Itu pun hanya diberi keterangan dan ditandai,” paparnya.

Soal anggota KPPS lama yang ditudingkan masih dipakai saat PSU lalu, dia dengan tegas membantah. Menurutnya, sesuai keputusan MK agar mengganti semua anggota KPPS, pihaknya sudah menjalankannya. “Dokumennya ada. Nanti disandingkan saja dihadapan majelis. Tak ada satu pun anggota KPPS yang lama,” tegasnya. (mof/ran/ema)


BACA JUGA

Minggu, 17 Oktober 2021 12:57

STC dan PWI Gelar UKW Angkatan XIII

BANJARMASIN - Sebagai organisasi profesi wartawan yang memiliki banyak anggota…

Sabtu, 16 Oktober 2021 15:31

Gara-gara Bandara, Salah Level PPKM

BANJARMASIN - Perubahan berkali-kali status PPKM di Kota Banjarmasin ditengarai…

Sabtu, 16 Oktober 2021 15:29

Bando Segera Dieksekusi, Ahmad Muzaiyin: Tunggu Penunjukan Pihak Ketiga

BANJARMASIN - Meski proses eksekusi puing baliho bando yang masih…

Sabtu, 16 Oktober 2021 14:27

[BANUA PEDIA] Fakta Menarik dari Masjid Syuhada Balangan: Markas Pejuang Melawan Belanda

Masjid Syuhada yang berada di Desa Hujan Mas Kecamatan Paringin…

Sabtu, 16 Oktober 2021 14:17

Ada yang Mau ? Pemkab Tanah Bumbu Lelang Ratusan Kendaraan

BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Badan Pengelolaan Keuangan…

Sabtu, 16 Oktober 2021 14:16

Pengurus BPKRMI Kepayang Tanah Bumbu Dilantik

BATULICIN – Pengurus DPK BKPRMI Kecamatan Teluk Kepayang dilantik di…

Sabtu, 16 Oktober 2021 14:14

Tutup Gelaran Open Tournament Futsal Dengan Laga Eksebisi

PELAIHARI - Laga eksebisi mewarnai penutupan Open Tournament Futsal Tanah…

Sabtu, 16 Oktober 2021 14:13

Pemkab Tala Kembali Gelar Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW

PELAIHARI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut (Tala) menggelar Peringatan…

Sabtu, 16 Oktober 2021 14:09

Tenang, Jembatan Basit Hanya Ditutup Saat Diresmikan

BANJARMASIN - Jembatan Sungai Alalak bakal diresmikan Presiden Joko Widodo…

Sabtu, 16 Oktober 2021 14:07

Siapkan Uang Banyak, Biaya Umrah Bakal Naik

BANJARMASIN - Meski sudah ada lampu hijau dari Kerajaan Arab…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers