BANJARBARU - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat untuk Jawa dan Bali, ternyata membuat bisnis hotel di Banua kembali melesu. BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalsel mencatat, selama kebijakan itu dijalankan okupansi hotel di Banjarmasin dan Banjarbaru berada di bawah 50 persen.
Sekretaris BPD PHRI Kalsel, Fahmi mengatakan, jika kondisi ini tidak segera membaik maka bakal ada sejumlah hotel di Banua yang memilih tutup. "Kalau okupansi tidak bisa meningkat, maka hotel-hotel di Kalsel hanya bisa bertahan sampai akhir Juli," katanya.
Dia mengungkapkan, PPKM darurat Jawa-Bali membuat tingkat hunian hotel di Banua turun dikarenakan tamu hotel di Banjarmasin dan Banjarbaru merupakan tamu bisnis yang berkoneksi dengan Jawa. "Apabila ada perketatan perjalanan dalam rangka PPKM darurat, otomatis tamu yang datang terhambat," ungkapnya.
Dijelaskannya, apabila rata-rata hunian di bawah 50 persen maka hotel akan merugi. Kondisi ini menurutnya yang membuat hotel memutuskan untuk mengistirahatkan karyawannya atau tutup. "Sementara kondisi sekarang hotel hanya bisa bertahan sampai akhir Juli, itu pun sebagian sudah mulai mengencangkan ikat pinggang," jelasnya.
Apalagi jika kasus Covid-19 di Banjarmasin dan Banjarbaru meningkat dan diberlakukan PPKM darurat, maka menurut Fahmi semakin banyak hotel yang tutup lantaran tidak bisa menutupi biaya operasional. "Kalau seperti itu, ada sekitar 3.600 karyawan yang bekerja di hotel menjadi pengangguran," beber GM Hotel Roditha Banjarbaru ini.
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah dapat membantu bisnis hotel di Banua dengan cara mencari solusi terbaik untuk hotel-hotel di Kalsel. Sehingga, bisa tetap bertahan di kondisi seperti saat ini. "Kami mengharapkan ada stimulus kepada pengusaha-pengusaha hotel agar hotel tetap buka. Karena di Jawa, PHRI sudah pasang bendera putih," bebernya.
Terkait PPKM darurat, Fahmi menyampaikan PHRI sangat mendukung. Namun, pengusaha tetap memerlukan solusi bagaimana agar bisa memberi gaji karyawan dan membayar biaya operasional di tengah anjloknya okupansi. "Harus ada subsidi PLN, keringanan pajak, dan cicilan bank diliburkan tanpa kena denda," ucapnya.
Hotel dan resto sendiri kata dia, selama ini punya andil ke pemerintah daerah dalam membayar pajak. Tapi pada saat sulit, menurutnya harus diberikan dispensasi yang bisa membantu pengusaha. "Sebab di belakangnya ada banyak karyawan yang harus diakomodir kebutuhannya," katanya.
Secara terpisah, Manager Pop! Hotel Banjarmasin, Rama membenarkan, selama PPKM darurat Jawa-Bali okupansi hotel menurun drastis. "Di tempat saya lumayan banyak turunnya. Biasanya isi 70 sampai 80 kamar, sejak PPKM darurat maksimal cuma 40 kamar yang terisi," bebernya.
Menurutnya, kondisi saat ini di luar kendali mereka. Sehingga, semua tergantung kebijakan dari pemerintah. "Dinas-dinas pada tidak boleh meeting, sedangkan itu ladang kami bercocok tanam," ujarnya.
Rama menyampaikan, apabila pihaknya tidak bisa lagi menahan kondisi ini maka mau tidak mau hotel terpaksa ditutup. "Kita juga sempat tutup soalnya pada 2020 lalu," paparnya.
Lanjutnya, saat ini pihaknya masih berusaha bisa bertahan dengan cara melakukan beberapa upaya untuk menambah pemasukan dan mengurangi pengeluaran. "Untuk menambah pemasukan kami mematok harga kamar murah," katanya.
Sedangkan, untuk mengurangi pengeluaran mereka terpaksa memangkas jumlah karyawan. Serta semua fasilitas diturunkan atau dinego ulang. Seperti wifi, TV kabel, PLN dan lain-lain. "Dulu kami jumlah karyawan 36 orang, sekarang cuma sekitar 26 orang," kata Rama.
Sementara itu, pengurangan karyawan juga sudah dilakukan hotel lainnya. Hotel Rattan Inn Banjarmasin misalnya, sudah mengurangi tenaga kerja hingga 60 persen. "Kami juga mengurangi fasilitas tamu, seperti jam buka dan tutup resto dibatasi," ucap GM Rattan Inn Banjarmasin, Budi Purnomo.
