MANAGED BY:
RABU
29 SEPTEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Sabtu, 24 Juli 2021 10:33
KPU Bantah Semua Tudingan Denny
LAYAR BESAR: Suasana nonton sidang online MK di kantor KPU Kalsel, kemarin. KPU Kalsel membantah tudingan Denny Indrayana. | FOTO: M OSCAR FRABY/RADAR BANJARMASIN

BANJARMASIN - Dalil-dalil yang disampaikan Denny Indrayana-Difriadi, Dibantah KPU Kalsel di MK, Jumat (23/7).Tak hanya KPU Kalsel, pihak terkait, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel nomor urut 1, Sahbirin- Muhidin melalui kuasa hukumnya menyampaikan bantahan.

Di salah satu eksepsi mereka,tentang tudingan terjadinya politik uang dan barang yang dilakukan paslon 1 secara TSM di 7 kecamatan wilayah pemungutan suara ulang (PSU), pihaknya menyampaikan tuduhan politik uang dan barang yang diuraikan pemohon, sebagian telah dilaporkan ke Bawaslu Kalsel dan putusannya adalah laporan tidak dapat ditindaklanjuti. Dalam pertimbangannya, Bawaslu menyatakan laporan dari tim pemojom atas nama M. Isrof Parhani, tidak memenuhi syarat materiil.

Di eksepsi lain, menjawab tudingan penggunaan birokrasi dan aparat desa di seluruh wilayah kecamatan pelaksana PSU sebagai tim sukses, paslon 1 dengan tegas mengatakan hal tersebut tak benar.

Menurut mereka, pemohon membangun opini dan narasi dengan cara mengeneralisir dan tidak berdasar bukti yang valid juga kredibel, sehingga tidak jarang narasi tersebut memuat unsur fitnah.

Menariknya, paslon 1 malah menuding Denny-Difri yang melibatkan sejumlah ASN untuk upaya-upaya pemenangannya dalam penyelenggaraan PSU. “Salah satunya sebagaimana terbukti berdasarkan Laporan di Bawaslu Kalsel, dimana Muhammad Rizani (ASN) Pemprov) dinyatakan terbukti melanggar aturan netralitas ASN dan perkara a quo telah diteruskan ke KASN RI,” ujar salah satu kuasa hukum paslon 1, Muhammad Imam Nasef.

Dia menambahkan, jika benar terjadi pelibatan aparatur desa secara masif sebagaimana dituduhkan pemohon, maka seharusnya ditemukan adanya fakta tersebut sejak jauh hari dan diproses oleh Bawaslu Kalsel, baik sebagai temuan ataupun laporan.

“Faktanya, pemohon jika memang mengetahuinya, tidak pernah membuat laporan terkait hal tersebut sampai berakhirnya tahapan PSU. Tiba-tiba setelah selesai semua tahapan, tuduhan tersebut muncul tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tambahnya.

Soal tudingan politik uang dengan cara lebih dahsyat, lebih terorganisir dan lebih terang benderang, paslon 1 juga punya argumen lain. Mereka menuding bahwa politik uang justru dilakukan oleh Denny Indrayana dengan modus seperti membeli dan memborong dagangan, membagikan uang dengan modus sedekah, membelikan keranjang sepeda, sambil melakukan kampanye seperti yang terjadi di Pasar Martapura, Kabupaten Banjar.

Disampaikan Imam, bagaimana mungkin pelanggaran yang katanya lebih terang benderang, lebih dahsyat, dan lebih terorganisir hanya ditemukan oleh pemohon sendiri, tidak ditemukan oleh pihak lain. Apalagi baru ditemukan setelah hasil quick count pencoblosan PSU yang diumumkan di media massa.

Selain itu, sebutnya, bahwa adalah fakta, tidak ada satu lembar uang pun ditemukan pemohon atau siapapun dalam PSU yang dibagikan untuk kepentingan Paslon tertentu, dan tidak ada satupun peristiwa pembagian uang secara langsung atau tidak langsung antara pemberi dan penerima uang ditangkap atau dibuktikan terjadi selama tahapan PSU yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemilihan.

“Yang didalilkan pemohon hanyalah rangkaian peristiwa tidak langsung berupa pengakuan adanya pertemuan dan pendataan serta penempelan stiker di rumah-rumah warga pemilih, yang mana sebenarnya tidak ditemukan satupun bukti langsung terhadap kebenaran peristiwa tersebut,” cecarnya.

Sebelumnya, KPU Kalsel selaku pihak termohon juga membantah soal tudingan kecurangan dalam proses PSU yang diantaranya pembentukan PPK dan KPPS serta Evaluasi/Penetapan Kembali PPS, Pencermatan Daftar Pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPPh.

“Tidak terdapat satu pun ketua dan anggota PPK yang bertugas pada pemungutan suara pada 9 Desember 2020, bertugas kembali di PSU 9 Juni tadi,” tegas Komisioner KPU Kalsel, Edy Ariansyah yang didampingi kuasa hukum Hicon Law & Policy Strategies kemarin.

Begitu pula pembentukan ketua dan anggota PPS dari 827 TPS pelaksana PSU. Edy menyampaikan, seluruhnya adalah petugas baru sesuai amar putusan MK pada Maret lalu dan peraturan KPU serta disupervisi oleh KPU RI. “Tak ada yang lama,” ujarnya.

Bantahan juga disampaikannya soal tudingan manipulasi data pemilih saat PSU. Diungkapkan mantan staf ahli Bawaslu RI itu, dalam melaksanakan pencermatan daftar pemilih, KPU selalu berkoordinasi dengan Polda Kalsel, Disdukcapil Kalsel, Bawaslu Kalsel, serta masing-masing pasangan calon melalui tim pemenangannya.

Ditambahkan kuasa hukum KPU Kalsel, Hifdzil Alim, terkait pengacauan daftar pemilih dalam pemilihan pada tanggal 9 Desember 2020 maupun daftar pemilih tanggal 9 Juni 2021 yang didalilkan pihak pemohon, pihaknya dengan tegas menyampaikan tidak pernah mengakomodasi pemilih-pemilih siluman sebagaimana yang didalilkan.

“Pemohon mendalilkan bahwa pemohon tidak diberikan daftar DPT, DTPn, dan DPPH. Itu tidak benar, mengarah ke dusta, serta tidak beralasan menurut hukum dengan alasan-alasan dan fakta-fakta,” ujarnya sembari menyampaikan surat Nomor 311/PL.02.1-SD/63/Prov/VI/2021 bertanggal 7 Juni 2021 perihal Penyampaian Hasil Pencermatan ke Bawaslu Kalimantan Selatan, tim pasangan calon Nomor Urut 1, dan tim pasangan calon Nomor Urut 2. 

Dia juga meminta Hakim MK untuk mempertimbangkan selisih hasil suara yang tak memenuhi ambamg batas. Menurut Alim, berdasarkan pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016 menyatakan, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

Seperti diketahui, perolehan suara kedua calon pasca PSU lalu, selisih antar kedua calon lumayan jauh. Yakni mencapai 2,35 persen. Dimana perolehan total suara Sahbirin-Muhidin sebanyak 871.123 suara. Sementara, Denny-Difriadi memperoleh sebanyak 831.178 suara. “Dengan demikian, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan permohonan a quo,” tandasnya.

Sidang lanjutan sendiri yang beragenda penyampaian rapat permusyawaratan hakim (RPH), belum ditetapkan MK. Dari jadwal sebelumnya, Hakim MK akan menggelar RPH Senin (26/7) lusa. “Saudara-saudara tinggal menunggu pemberitahuan panggilan atau pemanggilan dari kepaniteraan,” ujar pimpinan sidang, Aswanto.

Putusan RPH nanti ada dua, apakah sidang akan lanjutkan atau diputus dismissal. Jika dilanjutkan maka akan dilakukan sidang pembuktian. Sebaliknya, jika diputus dismisal, maka permohonan dihentikan. “Kami menunggu undangan dulu. Sampai malam ini (kemarin) kami belum terima pemberitahuan dan undangan,” terang Komisioner KPU Kalsel Divisi Hukum, Nur Zazin kemarin. (mof/ran/ema)


BACA JUGA

Selasa, 28 September 2021 15:44

Dinkes Banjarmasin Usulkan Penolak Vaksin Bisa Dihukum

Dinas Kesehatan Banjarmasin hendak mengusulkan kepada wali kota agar warga…

Selasa, 28 September 2021 15:37

Digarap Selama Sebulan, Angkat Kisah Pengrajin Purun

Siswa-siswa SMKN 1 Marabahan mengukir prestasi yang membanggakan di dunia…

Selasa, 28 September 2021 15:35

Dilarang Lintasi Jembatan Baru, Banyak Truk yang Melanggar

BANJARMASIN - Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XI Banjarmasin…

Selasa, 28 September 2021 15:33

Kapan SMA-SMK Boleh Buka? Tinggal Tunggu Tanda Tangan Gubernur

BANJARBARU - Walaupun sejumlah kabupaten di Kalsel sudah membuka sekolah…

Selasa, 28 September 2021 15:14

Pasokan Air Baku Banjarbakula Seret, Ribuan Pelanggan PDAM Terdampak

BANJARBARU - Setidaknya empat hari terakhir banyak masyarakat Banjarbaru dibuat…

Selasa, 28 September 2021 15:09
Pemkab Tanah Bumbu

Palangka Raya Belajar Tangani Covid-19 ke Tanah Bumbu

BATULICIN – Bupati Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar dan Sekda…

Selasa, 28 September 2021 15:08
Pemkab Tanah Bumbu

Tanah Bumbu Terima Penghargaan APE

BATULICIN – Kabupaten Tanah Bumbu meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya…

Selasa, 28 September 2021 14:00
Pemkab Balangan

Bappelitbangda Susun Site Plan Wisata Desa

PARINGIN – Sebagai tindak lanjut dari pengembangan sektor pariwisata di…

Selasa, 28 September 2021 12:38

PPKM Banjarmasin Turun ke Level 2

BANJARMASIN - Banjarmasin dan Banjarbaru yang masih berstatus PPKM level…

Selasa, 28 September 2021 12:21

Penuh Haru, Pelepasan Pasung ODGJ di Halong Berlangsung Dramatis

PARINGIN – Pembebasan Als (40), warga Desa Buntu Pilanduk Kecamatan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers