Balai Latihan Kerja (BLK) di Sungai Ulin, Kota Banjarbaru tahun depan kemungkinan tidak lagi dikelola oleh Disnakertrans Kalsel. Sebab, Pemprov Kalsel akan menghibahkannya ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).
----
"Yang dihibahkan berupa lahan seluas sekitar 10,1 hektare, serta aset sarana prasarana dan 70 orang pegawai di sana (BLK)," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar.
Dia mengungkapkan, dengan dihibahkan ke Kemenaker, maka penggajian pegawai BLK Kalsel nantinya langsung dari pemerintah pusat. "Karena pegawai nantinya menjadi ASN pusat," ungkapnya.
Hibah sendiri ucap Roy, saat ini masih dalam proses. Ditargetkan paling lambat sebelum Agustus 2021 sudah selesai. "Kita mengejar untuk program Jokowi: satu provinsi, satu BLK. Dengan alokasi anggaran minimal Rp50 miliar untuk pembangunannya," ucapnya.
Sesuai dengan programnya, pembangunan BLK harus sudah dimulai pada awal 2022. Karenanya pihaknya mengebut proses hibah dari Pemprov Kalsel ke Kemenaker. "Agustus sudah harus hibah, kemudian tiga bulan perencanaan dan desain pembangunan. Lalu, awal 2022 sudah harus pengerjaan fisik," tambah Roy.
Perpindahan aset BLK ke pemerintah pusat sendiri menurutnya menjadi suatu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM). "Peluang ini kita sambut dengan baik, demi pembangunan gedung baru sebagai standarisasi pendidikan BLK," bebernya.
Selain pembangunan gedung baru, Roy mengatakan, jika sudah dihibahkan, aset yang sudah dimiliki BLK Kalsel, baik berupa mesin dan lain-lain yang tidak layak pakai akan diperbaiki serta diperbaharui sesuai dengan kebutuhan sekarang. "Sehingga dengan peralatan yang bagus, dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja Kalsel," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin SE menekankan dalam pelatihan di BLK nanti banyak menerima masyarakat lokal. "Sehingga warga Kalsel dapat menikmati fasilitas yang tersedia di BLK," katanya.
Lanjutnya, setiap peralatan ataupun mesin yang digunakan dalam pelatihan di BLK juga harus kekinian, agar dapat menunjang kinerja pada masa sekarang.
Selain itu, Bang Dhin sapaan akrabnya berharap masyarakat penyandang disabilitas juga ikut serta dilibatkan dalam pelatihan. "Semoga hasil pemikiran ini menjadi pertimbangan pusat, sehingga BLK dapat dinikmati masyarakat Kalsel," bebernya.
Adapun hal tersebut juga diyakini sebagai salah satu upaya mengurangi angka pengangguran, sekaligus meningkatkan kualitas SDM Kalsel. "Apalagi pada masa pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap masyarakat, dengan pelatihan kerja sekiranya mampu memberikan peluang usaha baru," pungkasnya. (ris/ran/ema)
