MANAGED BY:
JUMAT
17 SEPTEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BISNIS

Jumat, 30 Juli 2021 12:03
Masa Susah Kok BLT Tak Disalurkan?

BANJARBARU - Di tengah kondisi semakin sulit lantaran tingginya kasus Covid-19, ternyata realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber dari dana desa masih cukup rendah.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kalsel, realisasi BLT-DD rata-rata setiap bulannya hanya 63,78 persen. Sedangkan, khusus Juni 2021 cuma 15,45 persen.

Ironisnya, pada bulan Juni dari total 11 kabupaten di Kalsel, masih ada enam yang desanya belum menyalurkan BLT-DD. Yakni, Kotabaru, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Tabalong dan Balangan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kalsel, Zulkipli mengatakan, masih ada desa yang belum menyalurkan BLT-DD pada Juni lantaran terkendala dengan permasalahan data. "Karena ada perubahan status ekonomi masyarakat di desa," katanya.

Selain itu, dia mengungkapkan, sejumlah desa juga masih memperbaiki data keluarga penerima manfaat (KPM) BLT-DD yang double dengan bantuan dari Kemensos. "Karena kalau sudah dapat bantuan dari Kemensos, tidak bisa lagi menerima BLT desa," ungkapnya.

Meski begitu, Zulkipli menyampaikan bahwa desa terus berupaya mempercepat pencairan BLT-DD. "Karena setiap saat selalu berubah dan diperlukan penyesuaian lagi," ucapnya.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan aturan baru sebagai upaya percepatan realisasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 di daerah.

Guna mendorong upaya tersebut, Kemenkeu menggunakan sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

"Nah yang terbaru, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan No 94/PMK.07/2021 untuk percepatan penyaluran dana desa dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari Instagram resminya @smindrawati, Kamis (29/7).

Sri Mulyani menerangkan melalui peraturan ini pola penyaluran BLT Desa yang semula dicairkan secara bulanan: Rp300 ribu sebulan, sekarang dapat disalurkan sekaligus untuk 3 bulan. Sehingga, BLT Desa dapat segera diterima oleh keluarga miskin yang berhak.

"Selain itu diatur pula bahwa Kepala Desa dapat menyesuaikan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan memperhatikan warga miskin yang terdampak Covid-19 dan belum menerima bantuan," ujarnya.

Dia pun berharap agar Kepala Desa dapat melakukan pendataan secara seksama dan segera melakukan penyesuaian jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar BLT Desa dapat segera tersalurkan sesuai kebutuhan masyarakat desa.

“Dengan adanya BLT Desa ini dan bantuan sosial dari pemerintah pusat, saya harap dapat membantu menjaga daya beli masyarakat desa,” jelasnya.

Bansos Beras Capai 2 Ribu Ton

SEMENTARA ITU, untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, Bulog Divisi Regional Kalimantan Selatan mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa beras.

Kepala Bulog Divisi Regional Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Imron Rosidi mengatakan, total beras yang disiapkan untuk program ini sebanyak 2 ribu ton.

"Ini untuk penyaluran bantuan kepada 1.962.240 penerima," katanya dalam rakor penyaluran bantuan beras Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (BB-PPKM) untuk wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru, Kamis (29/7).

Dia mengungkapkan, dari total hampir 2 juta penerima itu, khusus untuk jumlah penerima di Kota Banjarmasin mencapai 23.830. Sedangkan di Kota Banjarbaru sebanyak 12.114 penerima.

Muhammad Imron Rosidi berjanji akan terus melakukan percepatan penyaluran Bantuan Beras PPKM, serta memastikan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas baik.

"Target penyaluran 100 persen khususnya di Kota Banjarmasin dan Banjarbaru akan terealisasi apabila bekerja sama dengan stakeholder terkait," paparnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA meminta kepada Perum Bulog dan PT Pos untuk mempercepat penyaluran bantuan beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). "Saya minta untuk segera disalurkan, karena deadlinenya tanggal 31 Juli 2021," sebutnya.

Disampaikan Safrizal, tujuan program Bantuan Beras Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 2021 untuk mengurangi beban pengeluaran, melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras pada saat PPKM.

Disampaikan Safrizal, progres penyaluran BB-PPKM untuk se-Kalimantan Selatan sudah mencapai 60 persen dengan jumlah 1.962.240 penerima manfaat. Penerima akan mendapatkan 10 kg beras.

Pria kelahiran Aceh ini mengatakan, data 1.962.240 KPM penerima bantuan beras berasal dari Kementerian Sosial. (ris/ran/ema)


BACA JUGA

Selasa, 15 September 2015 13:40

Gedung Sekolah Negeri di Banjarbaru Ini Hancur, Siswa Sampai Harus Kencing di Hutan

<p>RADAR BANJARMASIN - Ironis, itulah kata yang tepat menggambarkan kondisi SMPN 6 Banjarbaru.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers