BANJARMASIN – Melewati pertengahan tahun, serapan APBD Banjarmasin masih rendah. Sampai Juli lalu, serapan anggaran baru menyentuh 39,7 persen atau Rp705 miliar dari total belanja daerah Rp1,7 triliun.
Kepala Bidang Anggaran di Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Banjarmasin, Edy Wibowo mengakui, serapan APBD masih jauh dari target.
"Harusnya, paling tidak di angka 50 atau 60 persen. Sementara ini sudah enam bulan masih di bawah 50 persen," ujarnya.
Adapun SKPD yang realisasi anggarannya patut disorot adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Realisasinya, baru sekitar Rp60 miliar atau 28,52 persen dari total alokasi Rp212 miliar.
Kemudian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang baru menyerap Rp7,6 miliar atau 27,62 persen dari total alokasi Rp27,8 miliar.
"Kami belum mengetahui kendala apa yang dihadapi kawan-kawan dinas. Tapi, mungkin pekerjaan fisiknya sudah, tapi proses pembayarannya belum. Misalkan di Disperkim. Ada pembebasan lahan yang ganti ruginya belum dibayarkan," jelasnya.
Sementara yang serapannya paling tinggi adalah Dinas Pemuda dan Olahraga. Dari alokasi Rp21,8 miliar, sudah dipakai sekitar Rp12 miliar lebih atau 55,04 persen.
"Kalau di Dispora banyak terkait bantuan. Seperti hibah KONI, FORMI dan Pramuka," tambahnya.
Selanjutnya, Dinas Perhubungan dengan realisasi Rp26,3 miliar atau 54,10 persen dari alokasi Rp48 miliar. Lalu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan realisasi Rp1 miliar atau 50,87 persen dari alokasi Rp2,3 miliar.
Melihat angka-angka itu, Edy cukup khawatir. Karena potensi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) membesar. Berkaca dari tahun lalu, silpa pemko bahkan mencapai Rp251 miliar. Maka wajar bila DPRD menyoroti kinerja pemko.
“Kami menunggu di APBD Perubahan. Karena nanti ada penyesuaian-penyesuaian. Kami tak berharap silpa besar, tapi dari pengalaman tahun lalu, kemungkinan itu memang ada,” tutupnya. (war/fud/ema)
