BANJARMASIN – Empat saksi fakta dihadirkan tergugat dalam sidang lanjutan class action korban banjir Kalsel di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin, kemarin (18/8).
Seorang saksi dari Dinas Sosial Kalsel dan tiga lainnya dari BPBD Kalsel.
Di depan majelis hakim yang dipimpin Andriyani Masyitoh, diceritakan banyak hal.
Salah satunya, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD, Sahruddin menyebutkan delapan alat sensor ketinggian air yang tersebar di Kabupaten Banjar, HSU, Tanah Bumbu dan Tabalong.
Dipasang sejak tahun 2014, kebanyakan alat itu sudah tidak berfungsi. “Banyak error. Ada yang menjadi sarang lebah. Ada yang datanya tak terbaca,” bebernya.
Pada Oktober 2020, dalam rapat koordinasi, BMKG memperingatkan tentang cuaca buruk akibat fenomena La Nina yang bakal menerpa antara Januari sampai April 2021.
BPBD pun buru-buru membenahi peralatan yang disebut EWS tersebut. Lalu menyurati pemkab dan pemko untuk waspada.
Sedangkan Kasi Perlindungan Sosial Dinsos Kalsel, Ahmadi dalam kesaksiannya menyatakan, ia sudah meminta semua Dinsos di kabupaten dan kota untuk menyiapkan logistik menghadapi bencana.
Lalu, ketika banjir melanda, Dinsos mengupayakan pendirian dapur-dapur umum. “Kami juga meminta tambahan logistik ke Kemensos,” tukasnya.
Mendengar keterangan saksi, koordinator tim advokasi korban banjir, Muhammad Pazri berkomentar, telah terjadi miskoordinasi antar instansi.
Ia menyayangkan, mengapa alat peringatan dini bencana itu hanya dipasang, tapi tak dipelihara.
Begitu pula soal distribusi bantuan korban banjir yang tak merata. “Intinya, sedari awal tak ada perencanaan. Tak ada SOP dan program,” cecarnya. (gmp/fud/ema)
