BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) tengah menyiapkan langkah strategis, guna meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan.
Untuk merealisasikan hal itu, kemarin (31/8) digelar Focus Group Discussion (FGD) yang dibuka langsung oleh Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar di Ruang Rapat Kelapa Sawit Disbunnak Kalsel.
FGD mengusung tema Pilot Project Implementasi Sistem Informasi Penilaian Kinerja dan Penguatan Kelembagaan Rantai Pasok Kelapa Sawit di Provinsi Riau, Jambi, dan Kalimantan Selatan tersebut melibatkan sejumlah pihak.
Yakni, perwakilan Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM), mitra Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dari Tanah Bumbu dan Tanah Laut. Serta, tim peneliti sawit, GAPKI dan APKASINDO.
Melalui Aplikasi Zoom Meeting, FGD juga diikuti Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IPB, serta Disbunnak kabupaten/kota se-Kalsel.
Dalam kesempatan itu, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan, sektor perkebunan memiliki peran strategis dalam pembangunan. Karena, selain penyumbang devisa terbesar, juga mampu menyerap banyak tenaga kerja.
Untuk itu, lanjut Roy, Pemprov Kalsel melaksanakan beberapa langkah strategis dalam peningkatan produksi tandon kelapa sawit melalui program PSR yang pada 2021 ini ditargetkan seluas 10.700 hektare. “Kita juga telah menyusun rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan 2021 – 2022,” ujarnya.
Selain itu, dia menuturkan, pemerintah daerah juga terus meningkatkan sarana dan prasarana perkebunan serta sumber daya manusianya. Juga, percepatan penerapan ISPO untuk PBS/PBN untuk mempercepat pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. "Saat ini sudah ada 23 PKS yang bersertifikat ISPO dari 40 PKS yang ada," tuturnya.
Terkait FGD pembangunan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan, Roy berharap kegiatan itu dapat menghasilkan rekomendasi guna peningkatan produksi kelapa sawit serta pembangunan perkebunannya berkelanjutan.
Sementara itu, Kadisbunnak Kalsel Suparmi menyampaikan, saat ini jumlah pasokan bahan baku kelapa sawit masih kurang untuk memenuhi pabrik di Kalsel. “Baru sekitar 70 persen dapat memenuhi, sisanya didatangkan bahan baku kelapa sawit dari luar,” ucapnya.
Oleh karena itu pihak Disbunnak Kalsel ujar dia, terus mendorong agar petani sawit meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kebun melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
“Kita terus dorong pekebun sawit agar mengikuti PSR. Tahun ini ditargetkan 3.500 hektare, namun ditantang hingga 5 ribu hektare lebih oleh BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit)," katanya.
Untuk diketahui, tahun ini ada lima daerah di Kalsel yang mengikuti program PSR. Yaitu Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru, Banjar dan Batola.
Di sisi lain, Peneliti ULM, Prof Hesti Heryani menyatakan, banyak keuntungan ekonomis yang didapatkan para pekebun atau petani bila mengikuti program PSR. “Sistem implementasi rantai pasok kelapa sawit juga mendorong digitalisasi usaha perkebunan, guna mendukung era industri 4.0 yang dicanangkan pemerintah pusat,” katanya.
