BANJARBARU - Pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka wacana ingin mendorong hilirisasi batubara. Di Kalsel, sejumlah perusahaan ternyata sudah mulai menjajaki program ini.
Kepala Dinas Perindustrian Kalsel, Mahyuni mengatakan, saat ini ada dua perusahan di Banua yang sudah berencana mengoptimalisasi pemanfaatan batubara untuk bahan baku energi dan industri. "Mereka adalah PT Adaro dan PT Borneo Indobara," katanya.
Dia mengungkapkan, khusus untuk PT Adaro, perusahaan tambang batubara ini sudah melakukan MoU dengan PT Pertamina untuk membangun industri metanol di Kalsel.
"Mereka memilih bermitra dengan Pertamina, karena mempertimbangkan di sisi pemasaran. Kalau misal yang diproduksi gas elpiji, maka yang punya jaringan pemasaran adalah Pertamina," ungkapnya.
PT Adaro Indonesia dan PT Pertamina sendiri sudah melakukan MoU Desember 2020 tadi, Mahyuni menyebut, Pemprov Kalsel saat ini masih menunggu dua perusahaan itu menjalin kerja sama. "Karena MoU hanya berupa kesepahaman, belum menjalin kerja sama," sebutnya.
Lalu bagaimana dengan PT Borneo Indobara? Mahyuni menjelaskan, perusahaan ini sudah melakukan MoU dengan pemilik paten produk pupuk futura. "Jadi mereka ini ingin bekerja sama memproduksi pupuk dari batubara," jelasnya.
Sama dengan PT Adaro Indonesia, dia menyampaikan, PT Borneo Indobara saat ini masih melakukan penjajakan untuk memulai rencana tersebut. "Kami masih menunggu gerakan mereka, juga perusahaan lain yang ingin berinvestasi mendorong hilirisasi batubara," ucapnya.
Menurutnya ada banyak keuntungan yang diterima daerah apabila ada perusahaan yang mengoptimalisasi pemanfaatan batubara untuk bahan baku energi dan industri. "Apalagi batubara kita menurut Dinas ESDM masih ada cadangan hingga 1,2 miliar ton," ujarnya.
Mahyuni mengatakan, salah satu keuntungan yang akan dirasakan ketika adanya hilirisasi batubara yakni meningkatnya permintaan tenaga kerja untuk bekerja di industri tersebut. "Ini juga akan menjadi tantangan bagi kampus di Kalsel untuk menyiapkan lulusan untuk bekerja di sana," katanya.
Selain itu, diungkapkannya, pendapatan asli daerah dari dana bagi hasil juga akan meningkat apabila pemanfaatan batubara benar-benar bisa dioptimalisasi. "Karena 20 persen pajaknya akan kembali ke kas daerah, dan 80 persennya ke kas APBN," ungkapnya.
Sebelumnya, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, Sujatmiko mengatakan, hilirisasi batubara sejalan dengan pertumbuhan industri yang menuntut optimalisasi pemanfaatannya untuk bahan baku energi dan industri melalui peningkatan nilai tambah batubara.
Kementerian ESDM mencatat sejumlah poin latar belakang dari adanya upaya hilirisasi batubara.
Yaitu adanya sumber daya dan cadangan batubara yang besar, produksi batubara yang tak termanfaatkan akan semakin meningkat, produk turunan batubara dapat mensubstitusi BBM dan BBG (bahan bakar gas), serta mengurangi dampak lingkungan penggunaan batubara.
Tak hanya itu, upaya hilirisasi ini juga merespons nilai keekonomian batubara yang fluktuatif dan ada kecenderungan semakin rendah harga ke depannya, serta penggunaan batubara secara konvensional sebagai bahan baku akan semakin terbatas.
