BARABAI - Warga Kampung Papagaran, Kecamatan Hantakan, Hulu Sungai Tengah (HST) merasa diabaikan oleh Pemerintah Kabupaten HST. Mereka tak mendapat kepastian dalam pembangunan infrastruktur jembatan dan aspal jalan selama ini.
Terlebih setelah terjadi banjir Januari 2021 tadi. Hanyutnya jembatan penghubung antara Desa Murung B ke Desa Patikalain dan Jembatan penghubung ke Kampung Papagaran hanya diganti jembatan darurat. Itu pun hasil swadaya masyarakat.
Tokoh pemuda Dayak setempat, Nopi Abadi menjelaskan pihaknya berencana membuka bandsaw dan menebang kayu untuk membangun infrastruktur jembatan agar perekonomian warga kembali. "Bandsaw ini bentuk protes kami karena minim bantuan dalam rangka memperbaiki infrastruktur jembatan serta pemulihan ekonomi warga pascabanjir," kata Nopi Abadi, Minggu (5/9).
Nopi merasa kesal warga sudah lelah mendengar janji pemerintah. Pihaknya berkali-kali meminta bantuan, namun hasilnya nihil. "Katanya anggaran tidak cukup. Selama ini kami sabar. Ini bukan soal anggaran, melainkan rasa tanggung jawab dan keadilan pemerintah dalam pembangunan," cercanya.
Tiga kali sudah pergantian kepala daerah, Kampung Papagaran yang berjumlah 81 Kepala Keluarga (KK) masih merasa terisolir. "Contoh lain aspal jalan cuma sampai Desa Patikalain, kenapa tidak dilanjutkan sampai ke kampung kami. Keadaan jalan ke sana sangat sulit ditempuh. Ini pengabaian luar biasa dari pemerintah," tambahnya.
Rencana menebang kayu dan membuka bandsaw merupakan hasil musyawarah warga setempat pada 3 September. "Kami ingin merdeka secara utuh. Kami ingin sejahtera tanpa terhalangi wanti-wanti pemkab soal rusaknya lingkungan. Inilah itikad kami untuk membangun kampung," tegasnya.
Letak geografis Kampung Papagaran berbatasan dengan Desa Patikalain. Jaraknya dari Desa Patikalain kurang lebih 10 kilometer. Kondisinya jalannya berbatu dan tanah keras. Sedangkan jarak dari kota Barabai ke Patikalain kira-kira 32 kilometer.
Anggota DPRD HST, Yajid Fahmi memaklumi kekecewaan warga di Kampung Papagaran. Namun menurutnya membuka bandsaw bukan solusi tepat. Warga di Pegunungan Meratus harus jadi pelindung hutan. “Saya sangat memahami kekecewaan warga karena tidak hadirnya pemerintah,” ujarnya.
Di era pemimpin sebelumnya pembangunan memang belum merata. Yajid ingin di pemerintahan bupati baru masalah pemerataan pembangunan bisa diatasi. “Jangan mengulang kesalahan yang sama. Jangan jawab kekecewaan masyarakat hanya dengan diam,” tegasnya.(mal/dye/ema)
