MANAGED BY:
MINGGU
24 OKTOBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

HUKUM & PERISTIWA

Selasa, 07 September 2021 12:12
Jika Tuntutan Tak Dipenuhi, Warga Papagaran Ancam Menginap di Kantor Bupati HST
AKSI PROTES: Warga Kampung Papagaran mengancam akan menggelar aksi bermalam di Kantor Bupati HST dan Dewan apabila tuntutannya tidak direspons oleh Pemkab HST. | FOTO: JAMALUDDIN/RADAR BANJARMASIN

BARABAI - Pemerintah Hulu Sungai Tengah (HST) merespons rencana warga Kampung Papagaran, Kecamatan Hantakan yang ingin membuka bandsaw. Pemkab membantah jika disebut mengabaikan warga yang berada di hilir Pegunungan Meratus tersebut.

Pj Sekda HST, Muhammad Yani menjelaskan pembukaan bandsaw bukan solusi terbaik. Ia meminta warga untuk lebih memanfaatkan pertanian seperti kopi untuk mengangkat perekonomian warga. "Kita dengan segala keterbatasannya tidak bisa juga membantu. Duitnya tidak ada. Sementara bencana Covid-19 menuntut kita untuk refocusing habis, anggaran tidak tersisa," ujarnya, Senin (6/9).

Jika warga nekat membuat bandsaw, mereka akan berhadapan dengan hukum. Karena ada polisi hutan yang punya kewenangan menindak illegal logging. "Potensi kayu juga tidak seberapa lagi. Proses evakuasi kayu (dari Desa Papagaran, Red) tidak mudah. Kami lebih ingin membantu mereka dalam berusaha seperti pertanian," tambahnya.

Soal pembangunan infrastruktur, Yani mengatakan harus bertahap. Harus ada perencanaan yang matang, dan melihat dari sisi pendanaan. "Semoga warga di Kampung Papagaran bisa memaklumi itu. Masih banyak alternatif lain untuk memperbaiki ekonomi warga seperti menjual hasil hutan contoh kayu manis, kayu gaharu," jelasnya.

Medan menuju Kampung Papagaran tidak mudah. Hal ini yang membuat pembangunan infrastruktur ibarat siput berjalan. "Menanjak, potensi longsor besar. Intinya kita cari solusi bersama. Jangan buka bandsaw, itu namanya hancur-hancuran," tegas Sekda.

Di sisi lain, warga Kampung Papagaran sudah lelah dengan janji-janji Pemerintah HST. Bahkan mereka mengancam akan melakukan aksi dengan bermalam di Kantor Bupati dan Kantor DPRD HST. "Ini hasil musyawarah warga. Ada tiga poin yang disepakati sebagai bentuk protes. Pertama, aksi bermalam di Kantor Bupati dan Dewan. Kedua, membuka bandsaw. Ketiga, membuka tambang bekerja sama dengan pihak luar" kata Tokoh Pemuda Kampung Papagaran, Nopi Abadi, Minggu (5/9).

Satu di antara tiga poin hasil musyawarah ini akan dipilih warga jika pemerintah HST tidak memberikan respons atas tuntutannya. "Kalau kami tidak aksi, berarti kami buka bandsaw. Setelan hutan terbuka, kami mungkin berencana buka tambang, dan sudah menghubungi orang yang mau investasi di kampung kami," katanya.

Warga meminta bupati yang baru untuk lebih menunjukkan perhatiannya ke warga Papagaran. Mereka sudah bosan mendengar alasan yang disampaikan pemerintah soal terlambatnya pembangunan infrastruktur di wilayahnya. "Jawabannya pasti anggaran tidak cukup. Kami warga Papagaran bukan pengemis selalu datang ke Pemda. Intinya kami ini tidak pernah diperhatikan. Kami akan berusaha sendiri," keluhnya.

Kampung Papagaran memiliki 81 Kepala Keluarga (KK). Pascabanjir Januari tadi, ada enam rumah rusak total.

"Dua rumah sudah dibangun oleh relawan, dan empat rumah belum tahu siapa yang akan membangun," ujar Nopi.
Kampung ini juga tidak tersedia listrik. Warga setempat memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

"Kalau tidak ada panas, ya gelap. Tapi tidak semua (pakai PLTS, Red), masih ada warga yang menggunakan lampu duduk," pungkasnya. (mal/dye/ema)


BACA JUGA

Kamis, 03 September 2015 08:40

Menengok Pusat Produksi Rinjing di Nagara: Pernah Produksi Wajan Khusus untuk Haulan Guru Sekumpul

<p><em>Ibu rumah tangga pasti mengenal alat masak yang satu ini. Ya, wajan atau rinjing…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers