Dari semua aspek terkait pandemi, keterlibatan polisi dan tentara dalam mendorong kedisiplinan adalah hal yang saya kira paling kontra-produktif.
-- Oleh: RANDU ALAMSYAH
Menyerahkan kekuasaan darurat kepada badan-badan keamanan tanpa pengawasan sipil yang efektif dapat memberikan pukulan telak bagi perjuangan kebebasan sipil yang telah berjalan selama dua dekade di Indonesia.
Kampanye semacam "Pakai Masker Harga Mati, Tidak Pakai Masker Bisa Mati" Adalah narasi-narasi khas militer yang meneror psikososial masyarakat yang sejatinya telah tertekan sejak awal pembatasan.
Tekanan ini semakin memburuk saat PPKM darurat berbagai level diberlakukan. Meski sejak awal aparat menjanjikan pendekatan humanis, tapi Anda tahu, hal-hal tidak selalu berjalan baik di lapangan.
Melibatkan polisi dan tentara memang bukan hal baru dalam politik di Indonesia. Ini terjadi di semua rezim. Tapi di kabinet pemerintahan Joko Widodo--konsentrasi perwira perwira militer terbesar sejak orde Baru-- keterlibatan militer mempengaruhi jalan dan kebijakan pemerintahan.
Jokowi sangat tergantung dengan militer dalam mengatur negara dan mengelola urusan sipil. Dua pejabat kabinet yang paling menonjol adalah Menko Maritim dan Investasi Jenderal TNI (purn) Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Dalam Negeri Jenderal Tito Karnavian.
PPKM misalnya merupakan kebijakan yang diformulasikan oleh Presiden Jokowi dan Luhut sebagai koordinator lapangannya serta instruksi teknis kerapkali diumumkan oleh Tito Karnavian.
Karenanya mudah memahami bahwa penanganan pandemi kita sangat terpengaruh oleh pendekatan militer yang menekankan kesempurnaan dan nol toleransi. Saat seorang tentara ditugaskan untuk sebuah operasi misalnya, mereka diwajibkan untuk berhasil--apapun taruhannya.
Hal ini tidak akan berjalan baik dalam penanganan pandemi. Wabah merupakan problem yang rumit karena penangannya membutuhkan pertimbangan lintas bidang: budaya, sosial, kesehatan, ekonomi, dll. Karena itu dibutuhkan panduan yang bernuansa yang mencerminkan pertukaran disiplin ilmu.
Sayangnya panduan yang bernuansa tidak kita dengar akhir-akhir ini. Kita hanya disuguhi solusi absolut khas militer: jika persoalan belum selesai, maka operasi juga tak akan selesai.
Luhut misalnya mengatakan PPKM akan tetap ada selama pandemi masih ada. Pernyataan ini menggambarkan minimnya wawasan dan nasihat ilmiah tentang bagaimana cara virus ini menular dan bereplikasi.
Dominasi dan narasi-narasi militer dalam penanganan krisis kesehatan di Indonesia telah menghasilkan kombinasi antara kekacauan dan represi yang keras, alih-alih penyeimbangan semua pertimbangan yang berbasis fakta ilmiah.
Tapi fakta dan temuan -temuan baru ilmu pengetahuan akan penularan Covid-19 bukan hal yang benar-benar penting dalam penanganan pandemi di Indonesia yang sangat militeristik.
