BANJARBARU - Pandemi memukul banyak sektor usaha. Akibatnya, banyak pekerja yang turut terdampak dari menurunnya omset serta penghasilan perusahaan. Tak sedikit juga yang harus dirumahkan bahkan di PHK.
Di Kota Banjarbaru, gejolak perselisihan antara pekerja dengan perusahaannya banyak terjadi. Ujung-ujungnya, perselisihan ini harus berakhir di meja mediasi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
Menurut klaim pihak dinas, selama pagebluk banyak sekali terjadi kasus perselisihan. Sesuai kewenangannya, mereka pun berusaha memediasi sejumlah persoalan yang didominasi ihwal hak-hak karyawan yang banyak tak terpenuhi.
"Sejauh ini (pandemi), kami banyak menangani perselisihan seperti perusahaan yang tidak membayarkan hak haknya. Setiap minggu ada saja kami memediasi," kata Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, Muhammad Rustam.
Sayangnya meski berujar banyak ditemui, Rustam tak mengingat detil totalnya. Ia hanya mengklaim jika selama perselisihan dan dimediasi semuanya berakhir lancar.
"Tidak ada yang sampai dibawa ke tahap pengadilan, jadi mediasinya berhasil. Artinya masalah atau perselisihannya terselesaikan," katanya.
Guna menyelesaikan secara mediasi, dinas menurutnya berpatokan pada kontrak atau perjanjian kerja yang ada. Sebab, surat-surat semacam ini tegasnya sangat penting untuk dipelajari.
"Jika dialurkan, yang jelas pertama-tama kita menghubungi pihak perusahaan dulu, kita meminta informasi perusahaannya baru melihat perjanjian kerjanya. Setelahnya kita upayakan mediasi," bebernya.
Saat coba ditanyakan lagi soal berapa banyak jumlah pekerja di Banjarbaru yang dirumahkan atau bahkan di PHK saat pandemi, Rustam menjawab jika data tersebut tidak berada di dinasnya.
"Untuk itu (pekerja yang dirumahkan, red) terus terang kami Disnaker Kota Banjarbaru tidak ada datanya. Sebab itu yang memantau dari provinsi, kewenangannya di sana. Kita untuk menanggapi dan menindaklanjuti perselisihannya seperti hak-hak karyawan tadi," pungkasnya menginformasikan. (rvn/bin/ema)
