MANAGED BY:
RABU
29 SEPTEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Senin, 13 September 2021 14:23
KPU Belum Laksanakan Putusan DKPP
Abdul Karim Omar

BANJARMASIN - KPU RI belum bersikap atas putusan pemberhentian Komisioner KPU Banjar Abdul Karim Omar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Rabu (8/9) tadi. Mereka berdalih masih menunggu surat dari KPU Pusat.

“Belum ada. Kita tunggu sampai 7 hari setelah putusan lalu,” ujar Komisioner KPU Kalsel Nur Zazin, kemarin.

Dalam putusan DKPP lalu, KPU harus melaksanakan putusan pemberhentian Karim, maksimal 7 hari setelah dibacakan. Itu artinya paling lambat Rabu (15/9) lusa. “Pasti diinfokan ketika ada surat pemberhentian dari KPU RI,” janji Zazin.

Dia mengatakan, pihaknya hanya bisa menunggu surat tembusan pemberhentian karena ini juga menjadi syarat untuk mengisi kekosongan komisioner atau penggantian antar waktu (PAW). “Yang berhak memberhentikan dan mengangkat adalah KPU RI, makanya kami hanya bisa menunggu,” imbuhnya.

Ditambahkannya, sebelum proses PAW, selain menunggu surat tembusan dari KPU RI, pihaknya juga akan melakukan klarifikasi terhadap calon PAW terlebih dahulu. Yakni memastikan calon bukan dari anggota atau pengurus partai politik dan sebagai anggota tim kampanye Pilkada. “Ini agar tak ada persoalan di belakang hari. Calon PAW harus benar-benar memenuhi syarat,” tegasnya.

Karim sendiri harus berbesar hati, karirnya sebagai Komisioner KPU Banjar akhirnya tamat. Setelah Majelis Hakim DKPP memutuskan dirinya telah secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Karim dipecat setelah rekaman pembicaraan dirinya dengan Ketua DPRD Banjar Rofiqi viral di media sosial. Status Rofiqi sendiri selain Ketua DPRD Banjar, dia juga sebagai tim pemenangan paslon 2, Denny Indrayana-Difriadi pada Pilgub lalu.

Karim pun diadukan Bawaslu Banjar ke DKPP. Sebelumnya Karim mengelak saat sidang MK lalu terkait adanya pembicaraan dugaan politik uang tersebut. Dia mengatakan pembicaraan dan pertemuan itu adalah untuk klarifikasi kabar adanya dugaan politik uang yang melibatkan PPPK. (mof/ran/ema)


BACA JUGA

Selasa, 28 September 2021 15:44

Dinkes Banjarmasin Usulkan Penolak Vaksin Bisa Dihukum

Dinas Kesehatan Banjarmasin hendak mengusulkan kepada wali kota agar warga…

Selasa, 28 September 2021 15:37

Digarap Selama Sebulan, Angkat Kisah Pengrajin Purun

Siswa-siswa SMKN 1 Marabahan mengukir prestasi yang membanggakan di dunia…

Selasa, 28 September 2021 15:35

Dilarang Lintasi Jembatan Baru, Banyak Truk yang Melanggar

BANJARMASIN - Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XI Banjarmasin…

Selasa, 28 September 2021 15:33

Kapan SMA-SMK Boleh Buka? Tinggal Tunggu Tanda Tangan Gubernur

BANJARBARU - Walaupun sejumlah kabupaten di Kalsel sudah membuka sekolah…

Selasa, 28 September 2021 15:14

Pasokan Air Baku Banjarbakula Seret, Ribuan Pelanggan PDAM Terdampak

BANJARBARU - Setidaknya empat hari terakhir banyak masyarakat Banjarbaru dibuat…

Selasa, 28 September 2021 15:09
Pemkab Tanah Bumbu

Palangka Raya Belajar Tangani Covid-19 ke Tanah Bumbu

BATULICIN – Bupati Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar dan Sekda…

Selasa, 28 September 2021 15:08
Pemkab Tanah Bumbu

Tanah Bumbu Terima Penghargaan APE

BATULICIN – Kabupaten Tanah Bumbu meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya…

Selasa, 28 September 2021 14:00
Pemkab Balangan

Bappelitbangda Susun Site Plan Wisata Desa

PARINGIN – Sebagai tindak lanjut dari pengembangan sektor pariwisata di…

Selasa, 28 September 2021 12:38

PPKM Banjarmasin Turun ke Level 2

BANJARMASIN - Banjarmasin dan Banjarbaru yang masih berstatus PPKM level…

Selasa, 28 September 2021 12:21

Penuh Haru, Pelepasan Pasung ODGJ di Halong Berlangsung Dramatis

PARINGIN – Pembebasan Als (40), warga Desa Buntu Pilanduk Kecamatan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers