BANJARMASIN – Sebanyak 1.851 calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi guru di Pemko Banjarmasin, mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Ujian digelar selama empat hari, sejak tanggal 13 September hingga kemarin (16/9). Lokasinya di SMAN 1, SMAN 2 dan SMKN 1 yang sama-sama berada di Kompleks Pelajar Mulawarman.

Sampai hari terakhir, tercatat 21 pelamar tidak mengikuti ujian.

Tim lapangan Panitia Seleksi PPPK Guru 2021 Banjarmasin, Miftah Al Hajir menjelaskan, 19 orang melapor karena tak bisa mengikuti ujian. Alasannya karena sakit atau sedang berada di luar daerah.

Sedangkan sisanya, dua orang tanpa kabar. “Tak perlu khawatir. Belasan pelamar itu masih bisa mengikuti SKD susulan pada Sabtu (18/9) besok,” ujarnya.

“Sedangkan dua orang yang tidak melapor, kemungkinan sedang menjalani isolasi mandiri. Tapi masih ada kesempatan kedua, kami juga sedang menunggu jadwalnya,” tambahnya.

Lowongan PPPK guru memang memberikan tiga kesempatan. Hanya saja, peluang untuk lulus semakin berat.
Sebab, pada kesempatan pertama, persaingan hanya mencakup guru honorer K2. Sedangkan pada kesempatan kedua nanti, harus bersaing dengan guru dari sekolah swasta.

Lalu pada kesempatan terakhir, muncul persaingan sebenarnya. Karena diikuti pelamar PPPK guru se-Indonesia.
Ditemui di salah satu lokasi SKD, yakni di SMAN 1 Banjarmasin, M Rafii mengaku sudah dua kali mengikuti seleksi.
Sayangnya, pria yang sudah lima tahun mengajar di SDN Basirih 8 itu belum berhasil lulus. “Semoga yang ketiga kalinya ini saya lulus,” doanya.

Diwawancara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin, Totok Agus Daryanto berharap, para guru yang melamar sebagai ASN bisa terseleksi dengan baik.

Apalagi kebanyakan yang melamar merupakan guru yang mengabdi sudah lama. Tentunya kemampuannya dalam mendidik sudah diasah pengalaman.

“Jumlah guru honorer yang tersebar di PAUD, SD dan SMP berjumlah sekitar tiga ribuan. Mereka mengajar dengan honor Rp900 ribu per bulan,” sebut Totok.

Perlu diketahui, formasi PPPK Guru yang tersedia di pemko sebanyak 1.516 lowongan. Tapi pemko tak berwenang memverifikasi atau meluluskan.

“Verifikasi berkas dan proses lainnya bukan oleh kami. Kami hanya menyampaikan pengumuman. Kemudian kalau lulus, kami buatkan NIP-nya,” kata Kasubid Formasi dan Seleksi BKD, Tinton Aditya Ramadhan. (war/fud/ema)