AMUNTAI - Tertangkapnya Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum HSU, Maliki beserta tersangka lain pada Rabu (15/9) tadi mengingatkan dua kasus sama yang berhasil diungkap oleh KPK di Banua.
Sebagai pengingat, pada September 2017 lalu, KPK juga melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ketua DPRD Banjarmasin kala itu, Iwan Rusmali. Dia dibekuk dalam kasus suap raperda penyertaan modal pemerintah kota Banjarmasin kepada PDAM Bandarmasih. Kasus ini juga menyeret Direktur PDAM Bandarmasih saat itu, Muslih.
Saat itu, tim Satgas KPK menyita uang tunai sebesar Rp48 juta yang diduga merupakan bagian dari commitmen fee sebesar Rp150 juta dari nilai penyertaan modal Pemko Banjarmasin kepada PDAM Bandarmasih sebesar Rp50,5 miliar.
Berselang satu tahun setelahnya, Januari 2018 lalu, KPK kembali berhasil mengungkap kasus suap di Banua. Saat iru Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif ditangkap karena menerima uang commitmen fee sebesar Rp3,6 miliar proyek pembangunan ruangan RSUD Damanhuri Barabai, dengan total anggaran senilai Rp70 miliar.
Dua kasus tersebut, seakan tak membuat jera dan pelajaran pelaku korupsi. “Kita patut mengapresiasi kinerja KPK yang masuk ke HSU,” ujar dosen Fakultas Hukum ULM, Ahmad Fikri Hadin kemarin.
Menurutnya, iming-iming biaya koimtmen proyek kerap terjadi dan tak sekali dua berhasil menyeret para tersangka. “Ini seharusnya menjadi pembelajaran,” tambah Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi dan Good Governance (Parang) ULM itu.
Fikri mengingatkan, inilah pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara. “Ini yang kesekian kalinya. Bagi penyelenggara negara mesti mawas diri dan balik lagi kepada tujuan pengabdian kepada negara dan pelayanan publik,” ingatnya.
Meski sistem sudah baik tapi para pelaku bisa mengakali sistem setiap saat. “Kembali ke subjeknya, sebaik apa pun sistem, jika subjeknya tak baik, maka akan berpengaruh terhadap sistem itu,” paparnya.
Sementara itu, ruang kerja Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara, Abdul Wahid, ikut disegel tim KPK. Hal ini diduga demi kepentingan pengembangan kasus korupsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Maliki, dan dua orang rekanan proyeknya.
Tiga anggota KPK datang ke kantor bupati di lantai dua didampingi salah satu ajudan bupati dari Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten HSU.
Penyegelan ruang kerja Abdul Wahid itu juga melibatkan pengamanan dari Polres HSU.
Kapolres HSU AKBP Afri Darmawan menyatakan penyegelan ruangan Bupati HSU benar dilakukan KPK. "Apakah berkaitan dengan OTT KPK pada Rabu 15 September 2021 tadi, kami belum tahu. Polres hanya dilibatkan pengaman dan pengawal saja," jawabnya.
Untuk waktu, kapolres jebolan Akpol 2001 ini menjawab segel dilakukan pukul 22.00 Wita oleh tim KPK yang masih berada di HSU. "Ini saja yang bisa saya sampaikan," ucapnya.
Wakil Bupati HSU H Husairi Abdi Lc mengaku tidak tahu ada penyegelan. "Saya tahunya dari televisi," singkat Husairi pamit dari wartawan.
